Opini: MBG Program Pusat, Tapi Apakah Ekonominya Milik NTT?

Oleh: Prof. Dr. Ir. D. Roy Nendissa, MP., CRA., CRP., C.SEpro 
Dosen Ekonomi Pertanian,Pemasaran Agribisnis Fakultas Pertanian Undana Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Kita boleh saja terus bersikap kritis terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Kita boleh menyoroti makanan yang bermasalah, distribusi yang terlambat, dapur bermasalah, tata kelola yang lemah, bahkan kesan intransparansi dalam pelaksanaannya. Semua itu sah, bahkan perlu. 

Kritik adalah bagian penting dari pengawasan publik, tetapi jika kritik itu tidak diikuti oleh perubahan yang kita harapkan, maka kita perlu keberanian untuk melihat dari sisi lain: apakah ada peluang besar yang justru sedang kita lewatkan sia-sia?

Ketika kita hanya berhenti pada kritik, tanpa mampu menangkap peluang, kita bisa rugi dua kali. 

Baca juga: MBG Kembali Berjalan dengan Pengawasan Keamanan Pangan Berlapis

Pertama, kita kecewa karena program tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, kita kehilangan manfaat ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat. 

Untuk daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), kehilangan peluang seperti itu bukan perkara kecil. Itu bisa berarti kehilangan pasar, kehilangan pendapatan, dan kehilangan kesempatan untuk membangun ekonomi daerah dari rumah sendiri.

Tulisan ini ingin mengajak kita melihat MBG dari sudut yang berbeda, tidak untuk menutupi masalah, tidak juga untuk memutihkan kelemahan tata kelola. 

Tetapi untuk menegaskan bahwa di balik semua kekurangan yang ada, MBG sesungguhnya menghadirkan pasar yang sangat besar, dan pasar sebesar itu tidak boleh dibiarkan lewat tanpa menjadi milik masyarakat NTT. 

Program ini memang program pusat, tetapi pertanyaannya sederhana: apakah nilai ekonominya akan tinggal di NTT atau justru lebih banyak mengalir keluar daerah?

MBG dan Pasar yang Sedang Tumbuh di NTT

Pertanyaan tersebut di atas penting, karena skala programnya tidak kecil. Berdasarkan pemberitaan yang mengutip catatan Badan Gizi Nasional, hingga akhir Desember 2025 jumlah penerima manfaat MBG di NTT telah mencapai 635.567 orang, terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

Jumlah itu dilayani oleh 208 SPPG yang tersebar di 22 kabupaten/kota di NTT dan disebut akan terus bertambah seiring perluasan program.

Angka itu penting bukan hanya dari sisi sosial, tetapi juga dari sisi ekonomi. Sebab setiap penerima manfaat berarti ada makanan yang harus disiapkan. Ada beras yang harus dibeli. 

Ada sayur yang harus dipasok. Ada telur, ayam, ikan, bumbu, tenaga masak, distribusi, kemasan, dan logistik yang harus berjalan. 

Dalam bahasa yang lebih sederhana: di balik MBG, ada rantai ekonomi yang sangat panjang.