Minggu, 19 April 2026

Opini

Opini: Desentralisasi Fiskal dan Ekonomi NTT

Kebijakan desentralisasi fiskal menandakan pemindahan tanggung jawab dan otoritas dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah.

Editor: Dion DB Putra
Dok. POS-KUPANG.COM
Pengamat Kebijakan Publik, Habde Adrianus Dami 

Dalam konteks ekonomi NTT, jika kita lihat secara quarter to quarter (q to q), pertumbuhan ekonomi NTT mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 6,64 persen (q to q). Data ini menggambarkan terjadi pertumbuhan ekonomi negatif dari kuartal IV-2023 ke kuartal 1-2024.

Sementara itu, rasio gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi NTT adalah sebesar 0,325 (Maret 2023).

Angka ini turun 0,009 poin jika dibandingkan dengan gini ratio maret 22 yang sebesar 0,334. Artinya, selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran rumah tangga di provinsi NTT.

Berdasarkan Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2024 terdapat 3,99 juta orang, naik 0,08 juta orang dibanding Februari 2023.

Sengaja kita angkat beberapa ilustrasi faktual ini untuk memberi konteks kinerja ekonomi NTT. Pergeseran pertumbuhan ekonomi NTT menyebabkan terjadinya efek low-base (basis pertumbuhan rendah) sehingga ini akan berkontribusi pada pembentukan pola pertumbuhan yang lebih tinggi.

Mencermati sejumlah indikator ekonomi NTT di atas dan fakta empirik, benang merah yang bisa kita jelaskan, prestasi kinerja APBD NTT secara formal berupa capaian target belaka, tetapi mengabaikan kinerja substantif sesungguhnya sehingga belum mampu menggerak pembangunan ekonomi NTT secara lebih meyakinkan seperti pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan rakyat.

“Cost down”

Implikasi dari keterbatasan sumberdaya pembangunan (anggaran) berujung pada: Bagaimana mengalokasikan sumberdaya yang terbatas tersebut secara efisien sehingga dapat menghasilkan output yang optimal.

Apa yang perlu dilakukan? Kalau kita kekurangan uang untuk membiayai hidup, yang seharusnya kita lakukan adalah menambah penghasilan (bukan utang) atau mengurangi pengeluaran.

Tapi tidakkah boleh kita berutang kalau dengan utang itu kita bisa berinvestasi untuk masa depan? Boleh. Tapi sekali lagi, tidakkah lebih baik bila kita tidak berutang?

Bisakah kita cukupkan anggaran dengan dana yang ada tanpa berutang? Bisa atau tidak sangat tergantung dari pola pikir dan kemauan.

Untuk berhemat memang diperlukan kerja keras dan disiplin. Dengan pola pikir dan gaya kerja aparat pemerintah yang sekarang, penghematan mustahil dilakukan. Karena itu harus ada perubahan perilaku aparat negara.

Menurut Hasanudin (2020), di perusahaan Jepang, orang terbiasa melakukan penghematan atau cost down melalui berbagai langkah kaizen.

Apa itu kaizen? Secara ringkas kaizen adalah usaha untuk memperbaiki segala sesuatu. Dengan kaizen, pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat, lebih aman, lebih murah, dengan mutu lebih baik.

Bagaimana kaizen dilakukan? Rumusnya adalah hilangkan (eliminate), gabungkan (combine), kurangi (reduce), sederhanakan (simplify). Sulitkah melakukannya? Saya harus katakan tidak mudah. Tapi tidak mustahil. Kenyataannya, banyak yang bisa melakukannya.

Sumber: Pos Kupang
Halaman 3/4
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved