TAG
Komisi II DPR RI
-
Tiga Segmen Batas Negara Indonesia-Timor Leste Belum Disepakati
BNPP terus berkoordinasi dengan kementerian terkait dan melakukan dialog dengan Pemerintah Timor Leste agar penyelesaian batas negara dapat dicapai.
Selasa, 23 September 2025 -
Anggota DPR RI, Esthon Foenay Sosialisasi Pendidikan Pemilih di Kupang
Esthon pada kesempatan itu mengatakan, tujuan dari sosialisasi itu adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu.
Minggu, 10 Agustus 2025 -
Anggota DPR RI Esthon Foenay Dorong Pemerataan Kepemilikan Tanah di NTT
Dirinya berharap semua pihak dapat bekerja sama dan solidaritas, dalam satu kesatuan agar masalah status kepemilikan tanah bisa diatasi dengan baik.
Jumat, 25 Juli 2025 -
Komisi II DPR RI Minta KemenPAN-RB Batalkan Pengangkatan Serentak CPNS dan PPPK 2024
Nilai Salah Tafsirkan Hasil Rapat Bersama, Komisi II Minta KemenPAN-RB Batalkan Pengangkatan Serentak CPNS dan PPPK 2024.
Selasa, 11 Maret 2025 -
DPRD NTT Tidak Setuju Penundaan Pengangkatan CPNS - PPPK Seleksi 2024
Komisi II, lanjut kesimpulan itu, meminta Kementerian PANRB melakukan penyelarasan formasi, jabatan, dan penempatan dalam seleksi CPNS dan PPPK.
Sabtu, 8 Maret 2025 -
MenPAN RB Sebut 13.538 Formasi CASN 2024 Tidak Dimanfaatkan, Komisi II DPR RI: Harus Disanksi Tegas
MenPAN RB Rini Widyantini mengungkapkan ada 13.538 Formasi CPNS 2024 Tidak Dimanfaatkan, Komisi II DPR RI: Harus Disanksi Tegas
Jumat, 7 Maret 2025 -
Ini Yang Dilakukan Pemerintah untuk Mengisi Waktu Senggang Sebelum Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
Ini Yang Dilakukan Pemerintah untuk Mengisi Waktu Senggang Sebelum Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
Jumat, 7 Maret 2025 -
Dampak Efisiensi Anggaran, Pegawai MK Gajian Hanya Sampai Mei
Mahkamah Konstitusi (MK) hanya bisa membayar gaji pegawai hingga Mei 2025 imbas kebijakan efisiensi anggaran.
Rabu, 12 Februari 2025 -
Bukan di BKN, Komisi II DPR RI Temukan Sumber Masalah Seleksi PPPK 2024,Dede Yusuf Singgung Anggaran
Bukan di BKN, Komisi II DPR RI Temukan Sumber Masalah Seleksi PPPK 2024,Dede Yusuf Singgung Anggaran
Jumat, 7 Februari 2025 -
Prabowo Lantik Kepala Daerah Tanggal 20 Februari
Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 dilaksanakan pada Kamis (20/2/2025).
Senin, 3 Februari 2025 -
BREAKING NEWS: Pelantikan Kepala Daerah Digelar 6 Februari 2025
DPR RI bersama Mendagri menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah digelar pada 6 Februari 2025.
Rabu, 22 Januari 2025 -
Mendagri - Komisi II DPR RI Bahas Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
Komisi II DPR RI menggelar rapat dengan penyelenggara pemilu terkait jadwal pelantikan kepala daerah
Rabu, 22 Januari 2025 -
Pelantikan Kepala Daerah Setelah 13 Maret 2025
Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan diundur setelah 13 Maret 2025.
Kamis, 2 Januari 2025 -
Pelantikan Kepala Daerah Diundur ke Maret 2025
Pelantikan kepala daerah yang terpilih di Pilkada 2024 akan diundur dari Februari 2025 menjadi Maret 2025.
Kamis, 2 Januari 2025 -
Besok KPU RI Bahas Pilkada 2025 di DPR RI, Begini Kata Mochamad Afifuddin
Jika tak ada aral melintang besok Selasa 10 September 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI akan membahas rencana tentang pelaksanaan Pilkada 2025.
Senin, 9 September 2024 -
Menunggu Keppres, DPR Belum Bisa Proses Pengganti Hasyim Asyari
DPR masih menunggu Presiden Jokowi mengeluarkan keppres untuk memroses penggantian Hasyim Asyari.
Selasa, 9 Juli 2024 -
Lupsus - Pemecatan Ketua KPU Tak Ganggu Proses Pilkada
Dia menyebut pemberhentian Hasyim sebagai ketua merangkap anggota KPU RI tidak akan mengganggu proses tahapan Pilkada 2024.
Kamis, 4 Juli 2024 -
Anggota DPR RI Minta Money Politics Dilegalkan, Lucius Karus: Kok Bisa Ya?
Anggota DPR RI dari PDIP, Hugua meminta Komisi II DPR RI melegalkan money politics dalam pelaksanaan pemilu.
Kamis, 16 Mei 2024 -
AHY Ingatkan Kader Demokrat: Kita Sudah di Kubu Pemerintah Jadi Jangan Seperti Oposisi
Para kader Partai Demokrat diingatkan untuk sadar bahwa saat ini Partai Demokrat sudah ada di koalisi pemerintah. Jadi jangan bersikap bak oposisi.
Sabtu, 23 Maret 2024 -
Rahmat Bagja: Bawaslu RI Butuh Akses Asuransi, Kini Minta Dukungan DPR dan Pemerintah
Rahmat Bagja, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta dukungan Komisi II DPR RI dan pemerintah untuk mendapatkan akses asuransi.
Rabu, 15 Februari 2023
