Berita NTT Terkini

Tuba Helan Sebut Perkara Pilkada TTS Pertama di Indonesia

Pengamat Hukum Tata Negara Undana Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, menilai perkara pilkada di TTS merupakan yang pertamadi Indonesia.

Tuba Helan Sebut Perkara Pilkada TTS Pertama di Indonesia
POS KUPANG/NOVEMY LEO
Yohanes Tuba Helan 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pengamat Hukum Tata Negara Undana Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, menilai perkara pilkada yang terjadi Timor Tengah Selatan (TTS) merupakan yang pertama kali terjadi di Indonesia.

Pasca putusan dan penetapan pasangan calon (paslon) yang mengantongi suara terbanyak oleh KPU setempat tetapi oleh paslon lain menerima dan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan MK tahap pertama memerintahkan KPU TTS membuka ulang kotak suara dan melakukan perhitungan ulang dan sudah disampaikan ke MK.

Baca: Ini Masalah Seputar Perekaman e-KTP di TTU

Namun, keputusan terbaru MK belum berani menetapkan siapa yang menang siapa yang kalah dengan memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU).

Jhon Tuba Helan kepada POS-KUPANG.COM, Kamis (27/9/2018) menjelaskan, keputusan yang diambil KPU TTS beberapa waktu lalu memberi ruang kepada paslon lain yang tidak puas mengajukan keberatan ke MK.

Baca: Ada Tarian Caci di Gereja Santu Petrus Rasul TDM, Ayo Kita Nonton Yuk!

Dalam proses yang dilakukan di MK sebagaimana diketahui publik bahwa MK memerintahkan untuk menghitung ulang dengan membuka semua kotak suara. Hasilnyapun sudah dibawa ke MK untuk mendapatkan keputusan.

"Tapi kita lihat sekarang MK belum putuskan siapa pemenangnya maka diperintahkan untuk PSU ulang di 30 TPS. Ini berarti MK masih meragukan hasil makanya diminta PSU. Oleh majelis MK tentu melihat ada yang tidak beres. Makanya sekarang KPU TTS harus laksanakan PSU," katanya.

Agar tidak ada lagi bolak balik, kata Tuba Helan, pihak penyelenggara (KPU) baik di TTS maupun provinsi termasuk Bawaslu TTS dan Bawaslu NTT harus sama-sama mengawal dengan cermat. Proses dari PSU sampai pada perhitungan di TPS, pleno harus diperhatikan betul agar tidak ada lagi terjadi penolakan di MK.

"Ini memang pertama di Indonesia. Biasanya kalau sudah buka kotak suara hitung ulang sudah bisa majelis MK memutuskan. Tapi ini MK perintahkan PSU maka bisa saja majelis melihat ada yang tidak beres makanya belum diputuskan paslon mana yang menang dan paslon yang kalah," ujar Tuba Helan. (*)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved