Berita NTT Terkini

Tuba Helan Sebut Hukuman Rompi Orange bagi ASN Pemprov NTT Tidak Ada Pengaruhnya

Pengamat Hukum Tata Negara Undana Kupang, Dr. Jhon Tuba Helan menyebut hukuman rompi orange bagi ASN Pemprov NTT tidak ada pengaruhnya

Tuba Helan Sebut Hukuman Rompi Orange bagi ASN Pemprov NTT Tidak Ada Pengaruhnya
POS KUPANG.COM/AMBUGA LAMAWURAN
Pengamat Hukum asal Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Jhon Tuba Helan, sewaktu memberikan keterangan kepada wartawan POS-KUPANG.COM digedung DPRD NTT, Kamis (6/12/2018). 

POS-KUPANG.COM  |  KUPANG - Tuba Helan menilai, hukuman disiplin bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan mengenakan rompi oranye tidak diatur di dalam UU ASN maupun PP nomor : 53/2010.

Pengenaan rompi oranye mengikuti gaya yang ada di KPK hanya diterapkan di NTT dan tidak ada pengaruh yang signifikan untuk efek jera bagi ASN. Penegakan aturan disiplin kuncinya pada ASN bersangkutan karena digaji negara maka harus malu dan menunjukan kinerja yang baik.

Jhon Tuba Helan kepada POS-KUPANG.COM, Senin (7/1/2019) mengatakan, langkah yang dilakukan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat memang bermaksud baik dengan memberikan rompi oranye bagi ASN yang tidak disiplin.

Seusai Suami Sah Habisi Selingkuhannya, Isteri Ungkap Pengakuan Mengejutkan

Tapi untuk mengetahui seberapa besar efek jeranya untuk ASN bisa disiplin tidak terlalu efektif. Justru pemerintah harus mengeluarkan dana untuk pengadaan rompi oranye tersebut. Untuk itu, katanya, untuk mendisiplinkan ASN yang terlambat masuk kantor kuncinya pada aturan yang sudah diatur di dalam PP nomor : 53/2010 itu.

Pemkab Kupang Siap Operasionalkan BLK untuk Calon TKI

"Kalau saya lihatnya penggunaan rompi oranye tidak terlalu efektif. Malah yang saya lihat justru para ASN yang mengenakan rompi malah foto selfie dan seperti merasa tidak ada yang luar biasa. Karena selesai upacara bendera, rompinya dilepas kembali. Kuncinya ada penegakan aturan karena sudah diatur," katanya.

Ini Jumlah ASN Pemprov NTT yang Memakai Rompi Orange

Menurutnya, jika mau supaya ASN malu jika datang terlambat maka diterapkan pola para ASN bersangkutan diberikan sanksi membersihkan sampah atau mencabut rumput atau membersihkan kamar mandi kantor dan ditonton warga.

Hal ini jauh lebih efektif ketimbang mengenakan rompi dalam hitungan beberapa jam setelah itu dibuka kembali.
Menurutnya,  sanksi Pelanggaran Disiplin PNS terkait ketentuan tidak masuk kerja, sudah tercantum dalam pasal 8 PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS.

Sanksi bagi ASN yang mangkir kerja, disiplin ringan seperti  teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Disiplin sedang, penundaan kenaikan gaji berkala (KGB), penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat selama satu tahun. Disiplin berat,
penurunan pangkat selama tiga tahun, penurunan jabatan, pembebasan jabatan, pemberhentian dengan atau tidak dengan hormat.

"Disiplin itu kembali pada ASN bersangkutan. Para pimpinan dinas ataupun kepala bidang tentu punya tugas menertibkan staf jadi tidak perlu gubernur maupun wakil gubernur harus turun tangan. Kecuali pimpinan ASN bersangkutan sudah melakukan tugas menegur tapi tidak ada efek jera maka pimpinan tertinggi dalam hal ini gubernur punya otoritas mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Edi Hayong)

Penulis: Edy Hayong
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved