ASN Terbukti Lakukan Tipikor Wajib Dipecat

Pengamat Hukum Universitas Nusa Cendana Dr. Jhon Tuba Helan mengatakan, ASN yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tipikor wajib Dipecat

ASN Terbukti Lakukan Tipikor Wajib Dipecat
POS KUPANG.COM/AMBUGA LAMAWURAN
Pengamat Hukum asal Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Jhon Tuba Helan, sewaktu memberikan keterangan kepada wartawan POS-KUPANG.COM digedung DPRD NTT, Kamis (6/12/2018). 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pengamat Hukum dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Jhon Tuba Helan mengatakan, ASN yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) wajib Dipecat secara tidak hormat, Kamis (31/1/2019)

"Kalau sudah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht), maka pejabat pembina kepegawaian itu memberhentikan tidak dengan hormat ASN tersebut," ungkapnya ketika dihubungi POS-KUPANG.COM per telepon pada Kamis siang.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Kepala BKN Minta PNS Tipikor Segera Diberhentikan

Ia mengaku, pasca UU tersebut diimplementasikan, banyak ASN yang telah diputuskan bersalah dan terbukti melakukan Tipikor mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan tetapi ditolak.

"Karena mereka berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha para hakim masih berpegang pada UU baru yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN," paparnya.

Dua Orang ASN di Nagekeo dalam Proses Pemecatan, Siapa Saja Mereka?

Sebelum UU baru terkait ASN tersebut diimplementasikan, lanjut Jhon, pemberian sanksi kepada ASN yang terlibat Tipikor termuat dalam Undang-Undang No 8 Taun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang Diubah Dengan UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Dalam UU tersebut, jika ASN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tipikor akan dipecat secara tidak hormat jika ancaman hukumannya di atas empat tahun.

Sebaliknya, jika ancaman hukumannya di bawah empat tahun maka ASN tersebut tidak diberhentikan secara tidak hormat.

"Tapi UU itu sudah tidak berlaku lagi atau dicabut dan diganti dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN," ujarnya.

Namum demikian, selaku akademisi dan pakar Hukum Tata Negara pihaknya menilai UU tersebut tidak adil dan terkesan mendiskriminasikan ASN. Sedangkan pejabat politik yang menjadi pejabat pembina kepegawaian sesuai regulasi mengakomodir mantan napi koruptor.

Halaman
12
Penulis: Gecio Viana
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved