Jelang Nataru, DPRD NTT Kritik Kelangkaan BBM, Begini Penjelasan Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRD NTT, Yunus Takandewa menyoroti persoalan Kelangkaan BBM di NTT jelang Nataru
• Yunus Takandewa menyangkan krisis BM yag terus berulang setiap tahun dan semakin mengganggu aktivitas masyarakat
• Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus memastikan penyaluran BBM subsidi sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah. 
• Secara umum, ketersediaan BBM jenis Biosolar di SPBU wilayah Pulau Timor berada dalam kondisi aman dan mencukupi.

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon dan Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota DPRD NTT, Yunus Takandewa, kembali menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak ( kelangkaan BBM ) yang hampir selalu terjadi setiap tahun, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru ( Nataru ). 

Ia menyayangkan krisis ini terus berulang dan semakin mengganggu aktivitas masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, pedalaman, dan pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara Timur.

"Masalah BBM ini hampir terjadi setiap tahun. Dan kami sangat sayangkan itu terjadi menjelang Natal dan Tahun Baru," ujar Yunus, Senin, 17 November 2025.

Menanggapi kritik tersebut, begini Penjelasan Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus.

Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus memastikan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah. 

Baca juga: Komisi IV DPRD NTT Minta Gubernur Ultimatum Pertamina soal Kelangkaan BBM

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi, Senin (17/11/2025), menjelaskan secara umum, ketersediaan BBM jenis Biosolar di SPBU wilayah Pulau Timor berada dalam kondisi aman dan mencukupi.

Sementara itu, Yunus Takandewa menegaskan bahwa kelangkaan BBM merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani pemerintah dan Pertamina. 

Ia menilai buruknya manajemen distribusi dan lemahnya pengawasan pasokan menjadi penyebab utama masalah yang terus berulang dari tahun ke tahun.

"Kelangkaan ini jelas mengganggu mobilitas masyarakat. Daerah-daerah terluar adalah yang paling merasakan dampaknya," tegasnya.

Selain soal distribusi, Yunus mempertanyakan kesigapan Pertamina dalam memastikan stok mencukupi pada periode-periode rawan seperti menjelang Nataru. 

"Krisis ini selalu terjadi berulang. Pertamina seharusnya tidak menunggu masalah muncul baru bertindak. Mereka harus punya perencanaan yang matang," ujarnya.

Yunus juga meminta aparat keamanan menindak tegas pihak-pihak yang diduga melakukan penimbunan BBM dan memperburuk situasi lapangan.

Menurutnya, praktik penimbunan menjadi faktor yang memperparah kelangkaan dan merugikan masyarakat.

Yunus meminta pemerintah daerah bersama Forkopimda untuk meningkatkan koordinasi dengan Pertamina agar persoalan energi dapat diselesaikan sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru.