DPRD NTT Harap Sekda Pemprov Bisa jadi Jembatan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM KUPANG - Anggota DPRD NTT Alex Take Ofong berharap sosok yang akan menempati jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT bisa menjadi jembatan antara DPRD, pemerintah dan organisasi perangkat daerah (OPD). 

Dia mengatakan, proses seleksi Sekda Provinsi NTT saat ini sedang berlangsung. Setidaknya ada enam calon sekda yang tersisa, dari dalam pemprov maupun dari luar. 

"Kita berharap seleksi ini dilaksanakan secara profesional, mengerucut sampai ketiga nama. Memang itu kewenangan gubernur, tiga nama bisa segera keluar supaya secepatnya kita punya sekda definitif," ujarnya, Selasa (6/1/2026). 

Panitia seleksi (pansel) calon Sekda Provinsi NTT, kata dia, memiliki kompetensi untuk menentukan sosok yang menjadi nominasi dan selanjutnya diserahkan ke Gubernur NTT untuk tahapan lanjutan. 

Dari tiga nama yang dihasilkan, Gubernur NTT agar mempertimbangkan dengan berbagai aspek dari terlebih dari sisi tugas dan fungsi seorang sekda. Sebab, seorang sekda adalah ketua tim anggaran pemerintah daerah. 

"Karena itu komunikasi dengan DPRD juga sangat penting, kemampuan komunikasi, pemahaman berbagai regulasi terkait pemerintahan daerah, termasuk keuangan, dan juga dia punya leadership yang baik untuk memimpin OPD," ujarnya. 

Apalagi, target pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi NTT tahun ini cukup besar atau Rp 2,8 triliun. Sementara, capaian PAD tahun 2025 dibawa target atau hanya Rp 1,3 triliun dari Rp 1,7 triliun. Sekalipun sulit namun dengan keberadaan sekda definitif, target PAD bisa dicapai. 

Baca juga: Anggota DPRD NTT Sebut Tenggelamnya Kapal Phinisi di Labuan Bajo Kegagalan Keselamatan Transportasi

Optimisme itu, menurut Alex Ofong, sejalan dengan semangat Gubernur NTT Melki Laka Lena yang sedang melakukan penataan struktur organisasi, khususnya pejabat eselon II. Dengan begitu, semua birokrasi bisa bergerak searah. 

"Bangun komunikasi yang baik. Kita saling menghargai dalam hubungan etis kelembagaan. Konsisten dalam mengawal seluruh program yang sudah disepakati bersama," katanya. 

Dasa Cita Melki - Johni, ujar Alex Ofong, perlu dikawal dan dievaluasi secara berkala sehingga memiliki capaian. Sehingga, antara ekpektasi dan realitas tidak begitu jomplang. Sekalipun sulit mencapai kesempurnaan, paling tidak angka realisasi mendekati target harus didapat. 

Politikus NasDem itu menjelaskan, keberadaan sekda sangat penting dalam memimpin birokrasi. Ia harus memiliki pemahaman dan kepemimpinan yang cukup. Apalagi, gubernur dan wakil gubernur punya keterbatasan. 

Sekda dibutuhkan untuk mengorganisir birokrasi sehingga bisa menerjemahkan berbagai program yang direncanakan. Alex Ofong menilai, Sekda harus menghubungkan kebijakan Kepala Daerah dan pimpinan OPD. 

"Bagaimana dia mampu menjembatani keinginan gubernur, visi misi, atau kebijakannya dengan kecepatan respons OPD yang ada. Dia harus bisa menjembatani ini," katanya. 

Jika seorang sekda mampu menyambung bagian itu, pemerintahan bisa berjalan efektif. Sebaliknya, bila seorang sekda tidak mampu maka justru terjadi kepincangan. Sekda sebagai 'dapur' birokrasi sangat menentukan pelaksanaan kebijakan atau program kepala daerah.