LIPSUS: Petani Terima Kasih ke Prabowo, Turunkan Harga Pupuk 20 Persen

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU – Sejumlah petani di Lambanapu, Kota Waingapu, Sumba Timur menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang memutuskan harga pupuk turun sebesar 20 persen.

Untuk diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan penurunan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts/SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025. 

Kini, pupuk urea dari Rp 2.250/kg menjadi Rp1.800/kg dan NPK dari Rp 2.300/kg menjadi Rp  1.840/kg.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, penurunan harga pupuk dilakukan melalui efisiensi dan realokasi anggaran yang tepat sasaran tanpa menambah beban APBN.

Baca juga: FEATURE: Kisah Herlina Juru Parkir Perempuan di Kota Kupang

“Ini terobosan Bapak Presiden. Beliau memerintahkan agar pupuk sampai ke petani dengan harga terjangkau,” ujar Andi Amran Sulaiman seperti dilansir POS-KUPANG.com, Kamis (23/10/2025). 

Menanggapi penurunan harga pupuk tersebut, petani Lambanapu, Mariana Babangoti, saat ditemui Pos Kupang pada Kamis (23/10/2025) mengaku senang setelah diberitahu mengenai turunnya harga pupuk. 

Mariana Babangoti juga kaget karena baru mengetahui informasi tersebut. “Ya kami senang. Kami sering beli pupuk karena ada sawah. Harga pupuk yang turun sangat menolong kehidupan petani,” ujar Mariana Babangoti.  

Mariana Babangoti mengatakan, meski dirinya bersama keluarga kini melakukan tiga kali tanam padi di lahan seluas 1 hektar namun hasilnya tidak selalu menguntungkan. Hasil panen beberapa waktu terakhir menurun akibat serangan hama. 

Oleh karena itu tambahnya, harga pupuk yang turun dapat membantu petani dalam mengurangi biaya produksinya.  “Terima kasih Pak Prabowo. Ini membantu kami,” ungkap Mariana Babangoti.

Sebelumnya, Mariana Babangoti biasa membeli pupuk urea per sak dengan harga Rp 115.000, sedangkan pupuk NPK sekitar Rp 110.000.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Maksimus Katandima. “Terima kasih sama Prabowo,” katanya singkat.

Rasa terima kasih juga disampaikan para petani di Kabupaten Belu, wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Mereka menyambut positif kebijakan pemerintah terkait penurunan harga pupuk hingga 20 persen. 

Kebijakan ini dinilai mampu meringankan beban petani sekaligus meningkatkan semangat mereka menjelang musim tanam.

Baca juga: LIPSUS: PLTAL Jangan Ganggu Aktivitas Nelayan, Bupati Flotim Cek Amdal

Salah satu petani di Desa Bakustulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Herminus Halek, mengaku sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar para petani. 

Menurutnya, kebijakan penurunan harga pupuk memberikan angin segar bagi petani yang selama ini sering mengeluhkan mahalnya harga pupuk dan sulitnya mendapatkan pasokan tepat waktu.

“Selama ini harga pupuk mencapai sekitar Rp 115 ribu per karung ukuran 50 kilogram, belum termasuk ongkos angkut. Kadang pupuk langka, dan kalaupun ada, pasti lama” ujar Herminus, Kamis (23/10).

Ia menuturkan, kondisi tersebut kerap membuat petani kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pupuk untuk lahan mereka, sehingga berdampak pada hasil panen.

Dengan adanya penurunan harga ini, Herminus berharap pupuk bisa lebih mudah didapatkan dan distribusinya lebih merata hingga ke pelosok desa.

“Kalau harga turun dan stoknya lancar, kami bisa olah lahan lebih baik. Hasil panen juga pasti meningkat,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan para petani di wilayah perbatasan Belu umumnya menggantungkan hidup dari pertanian lahan kering.  

Baca juga: LIPSUS: Suster Laurentina dan Pdt Emi Sahertian Geram dan Muak Dengar Fakta Sidang

"Dengan dukungan pemerintah melalui kebijakan harga pupuk yang lebih terjangkau diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah," tuturnya. 

Selain menurunkan harga, Herminus juga berharap pemerintah daerah dapat memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran.

“Jangan sampai ada yang main di tengah, sehingga petani kecil tetap kesulitan,” pungkasnya. 

Jadi Sejarah Baru

Bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung penuh keputusan Presiden menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi.

Keputusan ini menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya pemerintah menurunkan HET pupuk subsidi, yang semakin menunjukkan keberpihakan pemerintah pada petani sekaligus komitmen pada terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.

“Pupuk Indonesia mengapresiasi dan mendukung penuh langkah bersejarah pemerintah dalam menurunkan HET pupuk subsidi sebagai bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani. Sejalan dengan pemerintah, kami selalu berkomitmen untuk memprioritaskan kepentingan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional,” kata Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi melalui rilis yang diterima Pos Kupang, Kamis (23/10/2025).

Pupuk Indonesia optimistis kebijakan yang diambil Presiden ini akan mampu meningkatkan keterjangkauan pupuk, sekaligus memperkuat daya beli petani. Dengan harga pupuk yang lebih terjangkau, maka akan memudahkan akses petani terhadap pupuk, sekaligus mendorong produktivitas pertanian nasional. 

Untuk mendukung kelancaran implementasi HET terbaru, Pupuk Indonesia berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan kebijakan ini terlaksana sesuai aturan.

Sosialisasi kepada seluruh rantai distribusi, utamanya Penerima Pada Titik Serah (PPTS) juga segera dilaksanakan secara menyeluruh agar implementasi di lapangan dapat berjalan dengan optimal. 

Baca juga: LIPSUS: Anak-anak Takut ke Sekolah Pasca Kasus Guru Pukul Siswa hingga Tewas

Adapun selama proses sosialisasi kebijakan tersebut, Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan stok pupuk subsidi dalam kondisi yang mencukupi di seluruh wilayah Indonesia. 

Disebutkan, hingga 22 Oktober 2025, jumlah ketersediaan stok pupuk subsidi nasional mencapai 1.101.807 ton yang dapat memenuhi kebutuhan pupuk subsidi hingga akhir tahun 2025 ini. 

"Kami memastikan proses bisnis perusahaan tetap berjalan normal, serta pasokan dan distribusi pupuk tetap aman di seluruh wilayah agar kebijakan ini dapat terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi petani di seluruh Indonesia," kata dia.

Pupuk Indonesia menegaskan kesiapan untuk mengawal implementasi kebijakan pemerintah dengan memastikan seluruh proses distribusi pupuk berjalan lancar, tertib, transparan, dan tepat sasaran.

Pengawasan dilakukan secara ketat melalui sistem digital i-Pubers dan Command Center, yang memungkinkan pemantauan stok, penyaluran, hingga transaksi penebusan secara real-time di seluruh Indonesia.

Baca juga: LIPSUS: Anak-anak Takut ke Sekolah Pasca Kasus Guru Pukul Siswa hingga Tewas

“Kami akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mengawal penyaluran pupuk berlangsung sesuai dengan ketentuan HET yang baru,” tegasnya.

Penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi sejalan dengan semangat pemerintah untuk merevitalisasi pabrik pupuk nasional yang sebagian besar telah beroperasi selama puluhan tahun. 

Langkah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat ketahanan sektor pangan melalui efisiensi produksi dan peningkatan ketersediaan pupuk yang lebih terjangkau bagi petani. 

Selama ini, upaya revitalisasi pabrik pupuk terhambat berbagai regulasi, sehingga inisiatif baru ini menjadi tonggak penting dalam memperbarui infrastruktur industri pupuk demi mendukung produktivitas pertanian nasional. 

Sambut Baik 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rote Ndao menyambut baik keputusan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen.

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 22 Oktober 2025, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan atas Kepmentan Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 mengenai Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Baca juga: LIPSUS: Jaksa Usut Markup Tiket Pesawat di KPU TTU dan Tiga Rumah Dinas

Kepala Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Rote Ndao, Folkes Panie mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut.

"Kita akan mengadakan rapat bersama produsen, distributor dan pengecer, kemungkinan pada hari Senin," kata Folkes Panie, Kamis (23/10).

Rapat tersebut, kata dia, direncanakan membahas teknis distribusi pupuk bersubsidi agar penyesuaian harga dapat segera diterapkan dan dirasakan oleh para petani di Rote Ndao. (gus/dim/ery/rio)

Angin Segar untuk Petani 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyambut baik kebijakan nasional terkait penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Republik Indonesia. 

Kebijakan ini dianggap sebagai langkah monumental untuk memperkuat sektor pertanian di seluruh Indonesia, termasuk NTT.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Joaz B. O. Wanda, mengatakan kebijakan tersebut bukan sekadar rencana, tetapi sudah memiliki dasar hukum dan keputusan resmi dari Menteri Pertanian. 

Baca juga: LIPSUS: 85 Persen Pelajar Terpapar Seks Bebas, Kasus HIV AIDS Meningkat

“Kita harus segera eksekusi di lapangan. Kita akan berkoordinasi dengan Pupuk Indonesia, distributor, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memastikan penyaluran berjalan baik,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (23/10/2025).

Menurut Joaz yang saat dihubungi masih berada di Jakarta, penurunan harga pupuk subsidi ini menjadi angin segar bagi para petani di NTT yang selama ini menghadapi kendala daya beli akibat harga pupuk yang tinggi. 

“Dengan turunnya harga pupuk 20 persen, daya beli petani meningkat. Mereka kini bisa membeli pupuk lebih mudah dan tepat waktu. Ini kebijakan yang sangat progresif untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian,” katanya. 

Ia menegaskan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah kali ini berada di tingkat hulu, bukan di hilir, sehingga akan langsung berdampak pada proses produksi di lapangan. 

Dia berkata, subsidi di hulu ini penting karena akan langsung membantu petani saat mulai mengolah lahan dan menanam. 

Baca juga: LIPSUS: SPPG Diberi Waktu Satu Bulan Urus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi SLHS

Joaz juga menyebut bahwa pemerintah daerah telah melaporkan kebijakan ini kepada Gubernur NTT, dan mendapat dukungan penuh. 

Dinas Pertanian bersama para penyuluh dan kepala dinas pertanian kabupaten/kota sedang menyiapkan langkah implementasi melalui E-RDKK dan E-Alokasi, untuk memastikan kebutuhan pupuk tiap kelompok tani sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Biasanya NTT membutuhkan pupuk jenis NPK dan Urea dalam jumlah besar, terutama saat musim hujan. Tahun depan, dengan harga yang lebih murah, distribusi pupuk akan diperkuat melalui KPL (Kios Pupuk Lengkap) di sentra-sentra produksi agar lebih dekat dengan petani,” ujarnya.

Joaz mengingatkan agar seluruh pihak ikut mengawasi distribusi pupuk agar tidak terjadi penimbunan atau penyalahgunaan. Menurut dia, hal ini perlu diwaspadai agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu bisa menyalahgunakan murahnya harga pupuk itu. 

"Ini merugikan petani. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, aparat kepolisian, dan masyarakat sangat penting,” tegasnya.

Ia juga mengimbau para petani untuk menyiapkan lahan menyambut musim hujan dengan memanfaatkan ketersediaan pupuk subsidi secara tepat guna dan tepat sasaran. 

“Mari kita sambut baik kebijakan nasional ini. Gunakan pupuk secara bijak sesuai prinsip enam tepat: tepat jenis, dosis, waktu, cara, tempat, dan harga. Dengan begitu, produksi padi, jagung, hortikultura, dan komoditas lain di NTT bisa meningkat,” katanya.

Baca juga: LIPSUS: Anak-anak Takut ke Sekolah Pasca Kasus Guru Pukul Siswa hingga Tewas

Menurut data Dinas Pertanian NTT, daerah dengan penggunaan pupuk tertinggi berada di Manggarai Barat, Lembor, Kefamenanu (TTU), TTS, Belu, dan Sumba Timur, yang merupakan sentra produksi padi dan jagung. 

Tahun ini, kata dia, curah hujan cukup baik sehingga banyak lahan yang bisa ditanam dua kali. Sehingga penggunaan pupuk meningkat dan produksi padi juga ikut bertambah. 

Joaz mengatakan, selain penurunan harga pupuk, proses administrasi pengelolaan pupuk disederhanakan untuk mengurangi birokrasi dalam rantai distribusi. Hal ini bertujuan untuk mempercepat layanan dan penyaluran pupuk bersubsidi ke berbagai daerah, termasuk NTT, sehingga petani dapat menerima pupuk secara lebih efisien dan tepat waktu.

Alokasi pupuk bersubsidi untuk NTT pada tahun 2024 adalah sebesar 88.131 ton dengan realisasi sebesar 54.162 ton untuk 2 jenis pupuk subsidi yakni urea dan NPK dengan prosentase penyaluran sebesar 61.41 persen . 

"Untuk Tahun 2025 total alokasi sebanyak 91.019 ton dengan realisasi hingga bulan Agustus 2025 sebanyak 41.905 ton untuk 3 jenis pupuk yakni urea. NPK dan NPK formula khusus dengan prosentase 46.04 persen sedangkan untuk penyaluran bulan September 2025 masih dalam proses verifikasi oleh pusat," ujarnya.

Pupuk yang disubsidi oleh pemerintah untuk petani di NTT mencakup beberapa jenis.

Berdasarkan data terbaru, pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk NTT pada tahun 2025 adalah Urea, NPK, dan NPK formula khusus (untuk kakao) pupuk organik dan pupuk ZA
Pupuk bersubsidi ini diperuntukkan bagi 10 komoditas utama, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang putih, bawang merah, tebu, kopi, dan kakao dan ubi kayu. 

"Dari total alokasi pupuk bersubsidi di NTT untuk tahun 2025, jenis pupuk dengan alokasi paling banyak adalah NPK yaitu sebanyak 44.500 ton," ujarnya. (fan) 

Salurkan Jagung dan Padi Gratis 

Program pengolahan lahan secara gratis yang digalakkan Pemerintah Kabupaten Malaka di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Stefanus Bria Seran (SBS) dan Wakil Bupati Henri Melki Simu (HMS) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Penjabat Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka, Laurens Bere, menyampaikan, hingga saat ini, total 1.500 hektare lahan masyarakat telah berhasil diolah. Angka tersebut merupakan setengah dari total target 3.000 hektare yang ditetapkan pemerintah daerah untuk tahun ini.

“Kita targetkan pengolahan lahan masyarakat mencapai 3.000 hektare. Untuk bibit dan pupuk sudah kita distribusikan kepada kelompok tani. Bibit jagung yang tersedia sebanyak 1.500 paket, dan sisanya sebanyak 1.500 paket lagi sedang dalam perjalanan menuju Malaka, begitu juga dengan pupuk dan pestisida,” ungkap Laurens saat diwawancarai usai menghadiri Acara Penyerahan SK PPPK di Pantai Cemara Abudenok, Kamis (23/10).

Menurut Laurens, bibit jagung dan padi tersebut akan disalurkan secara gratis kepada kelompok tani di seluruh wilayah Kabupaten Malaka. Program itu dianggap menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani.

Meski demikian, Laurens mengakui terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan, terutama kondisi tanah yang keras sehingga menyebabkan kerusakan pada beberapa traktor.

“Tanah-tanah yang keras sering kali membuat bajak traktor rusak, terutama untuk traktor kecil dengan tiga piring. Tapi begitu ada kerusakan, teknisi kami langsung memperbaiki dengan cara mengelas atau mengganti dengan baja fer yang lebih kuat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Laurens mengingatkan masyarakat agar tidak menanam hanya saat ada bantuan pemerintah, melainkan menjadikan pertanian sebagai kegiatan berkelanjutan.

“Kami harap masyarakat tetap komitmen. Lahan yang sudah diolah oleh pemerintah harus segera ditanam agar kebun terus berproduksi. Petani Malaka harus dididik menjadi mandiri, tidak terus-menerus bergantung pada bantuan pemerintah,” tegasnya.

Baca juga: LIPSUS: Sehari Butuh 180 Kg Ayam, Mabar Mulai Program MBG, 16 Sekolah Keracunan  

Untuk mendorong kemandirian tersebut, Dinas Pertanian juga menurunkan penyuluh pertanian ke lapangan guna melakukan pendampingan langsung serta memastikan lahan yang sudah diolah benar-benar dimanfaatkan.

Laurens mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung program pembangunan pertanian yang digagas Bupati SBS dan Wakil Bupati HMS, yang berfokus pada peningkatan produksi pangan lokal dan pemberdayaan petani.

Selain program pengolahan lahan, pemerintah juga memberikan bantuan padi ladang seluas 500 hektare bagi wilayah yang sebelumnya terdampak kekeringan atau banjir.

“Paling tidak, petani harus mandiri baik di lahan kering maupun lahan basah. Kita tidak boleh lapar di tanah yang subur seperti Malaka,” tutup Laurens. (ito)

Pupuk Subsidi 
.Harga Eceran 
• Pupuk Urea : Rp 1.800/kg atau Rp 90.000 per sak kemasan 50 kg
• Pupuk NPK : Rp 1.840/kg atau Rp 92.000 per sak kemasan 50 kg
• Pupuk NPK untuk Kakao : Rp 2.640/kg atau Rp 132.000 per sak kemasan 50 kg
• Pupuk ZA : Rp 1.360/kg atau Rp 68.000 per sak kemasan 50 kg
• Pupuk Organik : Rp 640/kg atau Rp 25.600 per sak kemasan 40 kg

B.Alokasi NTT Tahun 2025 
 
1. Pupuk Urea: sebanyak 40.056 ton.
2. Pupuk NPK .44.500 ton.
3. Pupuk NPK formula khusus, meningkat dari 332 ton dan organik 331 ton.

SUMBER : Kepmentan Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025