Mahasiswa Pemuda NTT Suarakan Penolakan Tunjangan DPRD Lewat Orasi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yuan Lulan

POS-KUPANG.COM, KUPANG  – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa Pemuda NTT pada Selasa (9/9/2025) di depan Gedung DPRD NTT berlangsung penuh seruan kritis.

Massa menolak kenaikan tunjangan DPRD NTT yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Koordinator umum aksi, Tri, menegaskan bahwa isu yang mereka suarakan bukan hanya soal tunjangan. 

“Mahasiswa yang hadir di sini bukan sekadar menolak kenaikan tunjangan DPRD. Tetapi juga membawa keresahan tentang maraknya kasus pelecehan seksual, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak, serta kondisi masyarakat NTT yang masih jauh dari sejahtera,” ujarnya dalam orasi.

Tri menyoroti lonjakan tunjangan perumahan DPRD dari Rp 12 juta menjadi Rp 26 juta per bulan, serta kenaikan tunjangan transportasi. Menurutnya, keputusan itu sangat ironis. 

Baca juga: Suami dan Balita 13 Bulan dari Nakes di Puskesmas Mauponggo Hilang Terserer Banjir

“Di saat rakyat masih hidup dalam kesulitan, DPRD justru menikmati tunjangan berlipat ganda. Ini bentuk kebijakan yang fat terhadap rakyat,” serunya.

Ia juga menyinggung proyek panas bumi yang tetap dilanjutkan pemerintah provinsi meski mendapat penolakan dari sejumlah masyarakat.

“Kebijakan-kebijakan itu hanya melanggengkan kepentingan elit, bukan untuk rakyat kecil,” tegas Tri.

Sementara itu, koordinator lapangan aksi, Moses, mempertanyakan pernyataan pimpinan DPRD yang menyebut kenaikan tunjangan akan membuat dewan semakin rajin bekerja.

“Pertanyaannya, apakah selama ini DPR tidak rajin bekerja? Rakyat tidak pernah benar-benar merasakan manfaat dari perwakilan mereka,” ungkapnya.

Baca juga: LIPSUS: 3,5 Jam Melki-Emi Bersama Massa Aksi Damai Cipayung Plus di DPRD NTT

Moses juga menyoroti lemahnya peran DPRD dalam menyikapi persoalan masyarakat.

“Kasus perampasan tanah terjadi di banyak tempat, tetapi DPRD tidak pernah hadir membela rakyat. Sebaliknya, justru menjadi bagian dari pengkhianatan itu,” katanya dengan suara lantang.

Aksi ini menjadi bentuk perlawanan mahasiswa dan pemuda terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.

Massa mendesak agar aspirasi mereka bisa diterima langsung oleh anggota DPRD NTT, serta meminta aparat kepolisian membantu memfasilitasi pertemuan tanpa adanya gesekan di lapangan. (uan)

 Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS