Opini: Siapa yang Sebenarnya Menjadi "Babi"? 

Sebuah Catatan Kritik Sosial Atas Film Pesta Babi

Oleh : Bernabas Haki
Mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

POS-KUPANG.COM - Film dokumenter Pesta Babi adalah sebuah film yang penuh dengan kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang sering kali bersifat oligarki. 

Sejak awal perilisannya, film ini langsung memicu gelombang kontroversi yang membelah opini publik dan memantik perdebatan hangat di berbagai lini masa. 

Sifatnya yang provokatif dan berani membuatnya tidak sekadar menjadi karya sinematik, melainkan sebuah peristiwa sosial.

Ada beberapa alasan mendasar mengapa film dokumenter ini memicu kontroversial.

Pertama adanya tabu budaya dan narasi sensitif. Mengangkat simbol "babi" yang dalam lanskap sosiokultural dan religius di Indonesia memiliki muatan sensitivitas yang sangat tinggi dan film ini secara berani menabrak tembok-tembok tabu. 

Baca juga: Cara Nonton Film Pesta Babi: Gratis, Ada Minimal Jumlah Penonton

Visualisasi dan narasi yang dihadirkan menantang kenyamanan beragama dan berbudaya sebagian masyarakat. 

Alasan yang kedua adalah sentilan politik structural. Film ini tidak sekadar bicara tentang hewan atau tradisi, melainkan menggunakan metafora tersebut untuk menyentil keserakahan sistemik. 

Ini tentu saja membuat "gerah" pihak-pihak mapan yang merasa tersindir oleh cerminan distopia yang ditampilkan.

Secara visual, film ini mendeskripsikan dengan sangat gamblang bagaimana sekelompok elite bertingkah laku layaknya kawanan peliharaan yang tak pernah kenyang. 

Mereka digambarkan dengan guratan wajah yang penuh keringat ketamakan, mata yang liar mencari keuntungan, dan tangan-tangan yang terus meraup apa saja tanpa peduli pada sekitar. Inilah gambaran kerakusan yang membuat seseorang kehilangan kemanusiaannya.

Adapun kritik sosial yang dilemparkan Pesta Babi sangat menusuk jantung masyarakat modern. Film ini menjadi cermin retak yang memantulkan potret sosial kita yang memiliki sifat individualisme akut. 

Masyarakat yang digambarkan dalam film adalah potret kita saat ini, dimana keberhasilan diukur dari seberapa banyak kita bisa mengonsumsi dan menimbun, terlepas dari fakta bahwa ada tetangga yang sedang kelaparan. 

Bukan hanya itu, nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan keadilan telah digadaikan demi tiket masuk ke dalam "pesta" lingkaran kekuasaan dan kekayaan.

Film ini juga memberikan kritik atas kebijakan pemerintah ketika sebuah negara menjadi "sutradara" pesta. Ada keserakahan sistemik yang digambarkan dalam Pesta Babi tidak tumbuh di ruang hampa. 

Di sinilah letak relevansi film tersebut dengan realitas empiris di negeri kita. Absurditas yang terjadi di dalam film adalah buah manis dari kebijakan pemerintah yang acap kali bias kelas dan cenderung memelihara para "babi" korporat.

Ada beberapa kritik fundamental terhadap kebijakan pemerintah yang gagal membendung watak eksploitatif ini seperti kebijakan ekonomi yang mengakomodasi oligarki.

Regulasi ekonomi kita belakangan ini kerap kali tampak seperti karpet merah bagi para pemilik modal besar, namun menjadi jerat leher bagi masyarakat kecil. 

Baca juga: Opini: Ketika Air Kehilangan Kesuciannya

Kebijakan yang mempermudah eksploitasi sumber daya alam atas nama investasi sering kali menggusur ruang hidup masyarakat adat dan petani lokal. 

Pemerintah bertindak seperti penyedia gedung bagi "pesta babi" tersebut, membiarkan oligarki melahap kekayaan alam sementara rakyat lokal hanya mendapatkan limbahnya.

Kritik yang kedua adalah lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi sistemik ketika hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, negara sedang melegitimasi perilaku koruptif. 

Hukuman yang ringan bagi para koruptor kakap layaknya sebuah undangan terbuka bagi pejabat publik untuk ikut serta dalam "pesta" penjarahan uang rakyat. 

Kebijakan pelemahan institusi antikorupsi secara sistematis membuat para "babi" politik ini bisa mendengkur tenang tanpa takut kandangnya digeledah.

Kritik yang ketiga adalah adanya jaring pengaman sosial yang bersifat tambal sulam. 

Kebijakan bantuan sosial (bansos) sering kali dijadikan sekadar alat kosmetik politik atau pereda amarah sesaat, bukan solusi struktural untuk mengentaskan kemiskinan. 

Pemerintah lebih gemar membagikan bantuan langsung tunai yang sifatnya sementara ketimbang memperbaiki struktur upah buruh, menyediakan lapangan kerja yang layak, atau menjamin akses pendidikan gratis yang berkualitas. 

Ini persis seperti adegan film di mana para elite melemparkan tulang sisa agar rakyat di bawah meja tidak melakukan pemberontakan.

Kesimpulan

Pada akhirnya, Pesta Babi adalah potret distopia yang sudah terlanjur menjadi kenyataan. 

Film ini mendeskripsikan dengan sangat mencekam bahwa "babi" bukanlah hewan berkaki empat yang kotor, melainkan sebuah metafora atas mentalitas manusia yang rakus, yang didukung oleh sistem kebijakan negara yang permisif terhadap ketidakadilan.

Jika pemerintah tidak segera merombak kebijakan yang berpihak pada keadilan ekologis dan kesejahteraan sosial yang merata, maka kita semua sadar atau tidak sedang dipaksa mengantre untuk menjadi hidangan berikutnya dalam pesta pora para penguasa. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News