Opini: Ketidakpatuhan Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

BPKP, Irjen, dan Inspektorat daerah harus diperkuat sebagai garda terdepan dalam pengawasan internal pemerintah, sementara DPR dan DPRD perlu menjalankan fungsi pengawasannya secara lebih efektif dan substantif, khususnya dalam mengawal tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

Di sisi lain, transparansi juga harus ditingkatkan agar publik dapat berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik. 

Keterlibatan masyarakat akan menjadi tekanan eksternal yang penting untuk mendorong kepatuhan dan mencegah penyimpangan. 

Tanpa partisipasi publik, upaya perbaikan tata kelola berisiko terjebak dalam pendekatan formalistik karena moral hazard telah menggerus pada tataran etis.

Pada akhirnya, ketidakpatuhan dalam pengelolaan keuangan Negara dan daerah bukan sekadar persoalan pelanggaran aturan, tetapi merupakan indikator dari lemahnya tata kelola keuangan negara. 

Selama ketidakpatuhan masih menjadi fenomena dominan, maka sulit untuk berharap bahwa anggaran negara dan daerah benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Oleh karena itu, membangun kepatuhan bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi juga tentang membangun integritas dan komitmen terhadap kepentingan publik.

Rencana korupsi umumnya dapat dilakukan sejak perencanaan yang digagas pemerintah dan legislatif. 

Orang yang melakukan korupsi sering tidak mengetahui bahwa  melakukan korupsi adalah salah, karena tidak mengetahui perbuatan korupsi. 

Korupsi yang berhasil adalah mereka yang tidak pernah dituduhkan secara resmi melakukan perbuatan korupsi. (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News