Opini: Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Ujian Soemitronomics

Oleh: I Putu Yoga Bumi Pradana
Koordinator Program Studi S2 Ilmu Administrasi FISIP Universitas Nusa Cendana Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Mengapa Makan Bergizi Gratis ( MBG) dan Koperasi Merah Putih ( KMP) tetap dipertahankan, meskipun dibayangi kejanggalan tata kelola, peluang korupsi, dan risiko kegagalan? 

Jawabannya tidak cukup dicari pada politik popularitas. Keduanya perlu dibaca sebagai instrumen operasional dari Soemitronomics, yakni gagasan ekonomi yang menempatkan negara sebagai pengarah aktif pembangunan, pencipta permintaan, penguat produksi, dan pembuka jalan bagi ekonomi rakyat.

Kritik terhadap MBG dan KMP tetap sah. MBG rawan menjadi proyek katering nasional bila pasokannya dikuasai vendor besar. 

KMP rawan menjadi koperasi papan nama bila dibentuk secara administratif tanpa basis usaha, manajemen, anggota aktif, dan pengawasan. 

Baca juga: Opini: MBG Jangan “Hajar” Pemikiran Ki Hajar Dewantara

Lebih berbahaya lagi, keduanya dapat dibajak elite politik, pemilik modal, broker logistik, dan aktor ketiga yang menjadikan program kerakyatan sebagai arena rente.

Namun, menolak keduanya secara total juga terlalu sederhana. Sebab Indonesia sedang menghadapi masalah ekonomi yang lebih dalam daripada sekadar program makan atau koperasi. 

Ekonomi Indonesia masih tumbuh di sekitar 5 persen, sementara ambisi pemerintah adalah mendorong pertumbuhan lebih tinggi, bahkan menuju 8 persen. 

World Bank memproyeksikan pertumbuhan Indonesia tetap sekitar 4,8 persen hingga 2027, sementara IMF memperkirakan 5,0 persen pada 2025 dan 5,1 persen pada 2026. 

Artinya, ada jarak antara pertumbuhan aktual dan potensi pertumbuhan yang dibayangkan negara. 

Masalahnya Bukan Hanya Pertumbuhan

Pertumbuhan lima persen memang tidak buruk. Namun, ia belum cukup kuat untuk mengangkat kelompok bawah secara signifikan. BPS mencatat penduduk miskin pada Maret 2025 masih 23,85 juta orang atau 8,47 persen. 

Ketimpangan juga belum hilang. Gini ratio Maret 2025 sebesar 0,375 dan September 2025 sebesar 0,363. Angka ini membaik, tetapi tetap menunjukkan bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya menjadi pemerataan. 

Lebih jauh, masalah struktural berada di jantung ekonomi rakyat. Sensus Pertanian 2023 menunjukkan jumlah petani milenial usia 19–39 tahun hanya 6,18 juta orang atau 21,93 persen dari petani Indonesia. 

Artinya, pertanian sedang menua. Petani gurem juga masih sangat besar. Dari 27,80 juta petani pengguna lahan, 17,25 juta adalah petani gurem dengan penguasaan lahan kurang dari 0,5 hektare. 

Inilah wajah sunyi ekonomi pangan kita: petani kecil, lahan sempit, regenerasi lemah, dan posisi tawar rendah. 

Produktivitas pangan juga belum menjadi mesin besar pertumbuhan. Produksi padi 2024 diperkirakan 52,66 juta ton GKG, turun 2,45 persen dibanding 2023. 

Pemerintah memang memperkirakan produksi 2025 meningkat menjadi 60,21 juta ton GKG, tetapi angka ini justru menegaskan betapa pangan masih sangat bergantung pada musim, luas panen, irigasi, harga input, dan tata kelola distribusi. 

NTP nasional September 2025 memang mencapai 124,36. Tetapi NTP tidak boleh dibaca secara rata-rata semata. 

BPS mendefinisikan NTP sebagai perbandingan harga yang diterima dan dibayar petani, sehingga ia hanya menunjukkan daya tukar relatif. 

Di beberapa daerah dan subsektor, terutama tanaman pangan, daya tukar petani dapat jauh lebih lemah; misalnya BPS Sulawesi Tengah mencatat NTP tanaman pangan September 2025 sebesar 95,11, di bawah titik impas 100. 

Tesis Soemitronomics

Di sinilah Soemitronomics menjadi relevan. Tesis dasarnya ialah pasar tidak selalu mampu mengoreksi ketimpangan dengan sendirinya. 

Petani, nelayan, peternak, UMKM, koperasi, dan pekerja rentan sering kalah bukan karena tidak bekerja, melainkan karena skala kecil, modal lemah, teknologi terbatas, akses pasar sempit, informasi harga timpang, dan logistik mahal.

Dalam bahasa Keynes (1936), belanja negara dapat menggerakkan permintaan agregat. 

Dalam bahasa Hirschman (1958), pembangunan perlu menciptakan keterkaitan ke belakang dan ke depan agar satu kebijakan menarik sektor lain bergerak. 

Dalam bahasa Myrdal (1957), ketimpangan akan melahirkan efek kumulatif bila tidak dikoreksi negara. 

Soemitronomics berdiri di titik itu: negara tidak cukup menjadi wasit pasar, tetapi harus menjadi arsitek yang menghubungkan permintaan, produksi, koperasi, dan pemerataan.

MBG sebagai Pasar, KMP sebagai Lumbung

MBG dipertahankan karena ia bukan sekadar makan gratis. Ia adalah pasar pangan yang diciptakan negara. 

Setiap piring MBG seharusnya menjadi pintu masuk bagi beras petani, telur peternak, ikan nelayan, sayur pekebun, buah lokal, tenaga dapur, transportasi desa, dan UMKM pangan. 

Jika dirancang benar, MBG mengubah belanja sosial menjadi permintaan produktif.

KMP dipertahankan karena ia dapat menjadi lumbung kelembagaan. Koperasi dapat mengonsolidasikan petani kecil, menurunkan biaya transaksi, memperkuat posisi tawar, mengelola gudang, cold storage, simpan pinjam, distribusi, dan kontrak pasokan dengan dapur MBG. 

Tanpa KMP, MBG mudah ditelan vendor besar. Tanpa MBG, KMP mudah menjadi lembaga tanpa pasar.

Karena itu, MBG dan KMP adalah pasangan strategis. MBG menciptakan permintaan. KMP mengorganisasi pasokan. Negara menggunakan anggaran untuk membuat ekonomi rakyat masuk ke rantai nilai nasional.

Jangan Menjadi Meja Makan Elite

Namun, jika tata kelola gagal, Soemitronomics akan runtuh oleh instrumennya sendiri. 

Jika MBG menjadi proyek vendor, jika KMP menjadi koperasi elite, jika aktor politik dan pemilik modal menguasai rantai pasok, maka program rakyat berubah menjadi ekonomi rente.

Solusinya harus keras. Setiap dapur MBG wajib membuka data asal bahan pangan, harga beli, pemasok, dan persentase serapan lokal. KMP harus diaudit, didigitalisasi, dikelola profesional, dan diawasi anggota. 

Konflik kepentingan antara pejabat, vendor, koperasi, dan elite politik harus dipagari. 

Ukuran sukses tidak cukup jumlah porsi dan jumlah koperasi, tetapi petani terserap, UMKM naik kelas, uang berputar di desa, NTP pangan membaik, dan koperasi menghasilkan surplus bagi anggota.

Soemitronomics hanya akan menjadi jalan kemajuan bila dapur negara benar-benar menghidupkan lumbung rakyat, bukan menjadi meja makan baru bagi elite yang selalu lapar. (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News