Opini: Taman Nasional Mutis untuk Siapa?

Status apa pun yang ditetapkan terhadap wilayah tersebut tanpa memperhatikan kearifan lokal yang telah hidup dalam diri masyarakat adat tentu akan menimbulkan polemik. 

Apalagi, relasi harmonis antara masyarakat adat dengan alamnya yang menyediakan sumber penghidupan seperti air dan bahan baku obat-obatan tradisional harusnya dijamin oleh negara bukannya meniadakannya dengan legalisasi yang diskriminatif. 

Akhirnya, suara-suara penolakan tidak dapat dianggap sepele, dengan terus menutup telinga. 

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat yang telah dijamin dalam konstitusi mesti berbuah nyata tidak sekadar jargon! 

Bila pemerintah tetap benggal dengan tidak mendengarkan tuntutan masyarakat adat, maka sesungguhnya negara sedang menciptakan permusuhan dengan rakyatnya sendiri. (*)

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News