Opini: Manfaat Filsafat untuk Optimalisasi Pembangunan NTT

Sementara itu, filsafat moral adalah pemikiran-pemikiran kritis dan konstruktif tentang etika dan pilihan moral. Maka, kita perlu orang-orang dengan basis ilmu dan keterampilan tertentu dalam etika. 

Sama seperti kita butuh orang-orang yang belajar hukum pada aspek hukum yang telah kita sebutkan di atas. 

Kita ambil contoh dalam konteks pembangunan. Suatu kebijakan publik soal pembangunan hampir pasti berdasarkan pemikiran etika tertentu baik secara sadar ataupun kebanyakan secara tidak sadar. 

Biasanya orang akan menggunakan pendekatan teori etika utilitarisme. Suatu kebijakan diputuskan untuk melayani keperluan banyak orang. 

Nah, pemikiran kritis-filosofis dalam etika akan menilai bahwa keperluan banyak orang tidak sama dengan keperluan semua orang. Hampir pasti ada orang dan kelompok tertentu yang dikorbankan. 

Etika sebagai filsafat moral akan memberikan masukan bahwa manusia tidak hanya soal jumlah statistik, tetapi harus dihitung sebagai pribadi bermartabat pada setiap orang. 

Jika dilihat sepintas lalu, kritik-kritik pada kebijakan publik di NTT didominasi dari aspek etika, baik itu etika publik yang berkaitan dengan kebijakan ataupun etika lingkungan hidup yang berurusan dengan keberlangsungan ekologis dan ekosistem untuk keadilan dan keutuhan ciptaan. 

Jadi, bisa disimpulkan sementara bahwa masalah etis ternyata menjadi masalah serius yang tidak hanya soal ajaran moral, tetapi juga mengenai mempertanggungjawabkan basis pemikiran yang kita pilih saat menentukan kebijakan. 

Paling sedikit, para pemimpin diharapkan bahwa setiap kebijakannya memilih suatu cara berpikir tertentu dan karena itu masih bisa dikritik terus-menerus. Lalu, apa yang bisa dilakukan? 

Berfilsafatlah dalam Konteks NTT 

Profesor Otto Gusti secara berkelakar mengatakan, dengan mengikuti Plato, jika kita ingin negara dan daerah kita maju, maka kita perlu memilih para pemimpin dari kaum pembelajar filsafat untuk menjadi presiden, gubernur, bupati dan para pemimpin lainnya. Plato memang mengidealkan pemimpin filsuf-raja. 

Tentu, konsep ini tidak berarti bahwa orang meski menjadi sarjana atau master atau doktor filsafat untuk menjadi pemimpin. 

Apa yang perlu dipahami bahwa setiap pemimpin mesti mampu juga mengoptimalkan akal budinya untuk bisa berpikir secara filosofis, khususnya logis-kritis-etis. 

Menarik untuk menyimak sambutan Gubernur NTT, Melki Laka Lena dalam hubungan dengan orasi ilmiah Profesor Otto. 

Menurut Melki, sering terdapat jurang dalam antara refleksi filsafat politik dengan realitas politik. Pada politik praktis, ada jebakan besar bernama pragmatisme politik. 

Melki berharap, pemikiran-pemikiran filsafat politik selalu siap dibenturkan dengan realitas politik. Filsafat politik diakui sebagai pemberi arah bagi politik praktis dan kebijakan pemerintah.