Opini: Mesin Kepuasan atau Negara Pembelajar

Pemerintah dinilai paling berhasil dalam menjaga kerukunan antarumat beragama 77,8 persen, menjaga keamanan 69,9 persen, dan menjaga persatuan bangsa 69,4 persen. 

Namun ketika publik diminta menyebut persoalan paling pokok yang harus segera diselesaikan, jawabannya justru harga kebutuhan pokok mahal 28,5 persen, kemiskinan 23,6 persen, dan pemberantasan korupsi 7,3 persen. 

Bahkan pada sektor yang paling dekat dengan beban hidup warga, penilaian keberhasilan pemerintah jauh lebih rendah: pengendalian harga kebutuhan pokok 47,1 persen, penciptaan lapangan kerja 45,4 persen, dan penurunan pengangguran 41,3 persen. 

Ini menunjukkan bahwa kepuasan tidak identik dengan terselesaikannya problem inti. 

Masalah yang lebih dalam

Dari sini, persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah disukai. Persoalan yang lebih dalam adalah jenis negara seperti apa yang sedang dibentuk oleh insentif politik semacam ini.

Dalam kerangka Theodore Lowi, kebijakan publik tidak hanya mendistribusikan manfaat, tetapi juga membentuk arena politik. 

Ketika program yang paling visible menjadi sumber utama kepuasan, negara terdorong untuk memperbanyak kebijakan yang mudah dipertontonkan. Dalam jangka pendek, ini efektif. Dalam jangka panjang, ini berbahaya. 

Sebab negara dapat tergelincir menjadi organisasi yang mahir mengelola perhatian, tetapi lambat membangun institusi.

Aaron Wildavsky telah lama mengingatkan bahwa inti kebijakan bukan sekadar keputusan, melainkan kemampuan belajar dari pelaksanaan. 

Jika demikian, maka ukuran pemerintahan yang sehat bukanlah berapa tinggi angka kepuasannya, melainkan seberapa serius ia memperbaiki titik-titik lemah justru saat ia sedang mendapat persetujuan luas.

Bahaya terbesar dari angka 74,1 persen itu bukan oposisi. Bahaya terbesarnya adalah rasa cukup. Begitu negara merasa cukup, evaluasi berubah menjadi formalitas. 

Kritik dianggap gangguan. Program populer dipertahankan tanpa audit yang keras. Dan birokrasi mulai bekerja bukan untuk mengurangi beban warga, tetapi untuk memastikan kesan keberhasilan tetap terjaga.

Arah koreksi

Karena itu, respons yang tepat atas survei seperti ini bukanlah selebrasi, melainkan disiplin. Ada tiga koreksi yang perlu segera dilakukan.

Pertama, pemerintah harus memisahkan dengan tegas antara popularitas program dan kualitas implementasi. 

Program unggulan tidak boleh dibela hanya karena dikenal publik. Ia harus diuji berdasarkan ketepatan sasaran, ketahanan pembiayaan, mutu pelaksanaan, dan dampaknya terhadap kelompok rentan.