Opini: Tambal Jalan, Co-Production dan Civic Partnership 

Aksi warga adalah respons cepat terhadap risiko, bukan solusi struktural jangka panjang. 

Di situlah pentingnya civic partnership: warga membantu merawat kepentingan bersama, sementara pemerintah merangkul, mengarahkan, dan memastikan solusi permanen.

Masalah Sistemik, Bukan Sekadar Respons Lambat

Untuk memahami konteksnya secara adil, persoalan jalan rusak di Kupang perlu dibaca sebagai masalah sistemik, bukan sekadar masalah lambat merespons. 

Naskah akademik RPJPD/RPJMD Kota Kupang sendiri mengakui bahwa kualitas prasarana jalan masih menghadapi persoalan fasilitas penunjang, terutama sistem drainase yang buruk, serta rendahnya integrasi perencanaan. 

Dokumen tersebut mencatat baseline 2025 untuk persentase panjang jalan dalam kondisi mantap sebesar 65 persen, sementara persentase drainase yang baik hanya 2,22 persen. 

Di sisi lain, panjang jaringan jalan kota mencapai sekitar 1.574,71 kilometer. Angka-angka ini menunjukkan bahwa masalah jalan rusak di Kupang bukan soal sederhana. 

Ia terkait dengan kualitas konstruksi, pemeliharaan, drainase, kapasitas fiskal, dan tata kelola pembangunan secara keseluruhan. 

Artinya, tidak adil pula jika seluruh fenomena ini dibaca sebagai bukti pemerintah tidak bekerja. Dalam realitas administrasi publik, pembangunan jalan terikat pada perencanaan, penganggaran, pengadaan, dan pengawasan. 

Proses-proses itu memang sering lambat di mata warga, tetapi ia juga bagian dari mekanisme legal dan administratif yang harus dijaga. 

Persoalannya, ketika prosedur bergerak lambat sementara risiko keselamatan sudah hadir di jalan, warga merespons dengan cara mereka sendiri. 

Di titik inilah pemerintah perlu melihat aksi warga bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai feedback sosial yang jujur.

Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephen Balogh dalam An Integrative Framework for Collaborative Governance (2012) menekankan bahwa masalah publik yang kompleks memerlukan keterlibatan multiaktor dalam satu ekosistem kolaboratif. 

Jalan rusak di kota bukan hanya persoalan Dinas PUPR, tetapi soal keselamatan, kepercayaan publik, kualitas kebijakan, dan efektivitas tata kelola.

Dari Kecurigaan ke Kepercayaan

Salah satu masalah terbesar dalam fenomena ini adalah kecenderungan untuk mempolitisasi kepedulian. 

Ketika aksi warga langsung dicurigai sebagai tunggangan pihak tertentu, ruang publik kehilangan kesempatan untuk tumbuh dewasa.