Opini: Agenda Nasional Melaju Cepat, APBD Masih di Tempat-

Ujian Kesiapan Daerah Transformasi Ekonomi Nasional dan Urgensi Kesiapan Daerah

Oleh:  Andy Pio
PNS di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka

POS-KUPANG.COM - Pemerintah pusat saat ini tengah melaju cepat mendorong transformasi ekonomi melalui agenda prioritas nasional yang terfokus pada penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi industri, serta pembangunan sumber daya manusia. 

Arah ini tercermin dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024–2029 yang menekankan peningkatan nilai tambah ekonomi, pengurangan ketergantungan impor, serta penguatan daya saing nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) menunjukkan sektor pertanian dan industri pengolahan masih menjadi penopang utama ekonomi, dengan kontribusi PDB nasional masing-masing sekitar 13,3 persen dan 19,5 persen. 

Baca juga: Opini: Benang Kusut Pengeluaran Ternak Kabupaten Kupang

Namun, nilai tambah sektor ini akan lebih optimal melalui strategi hilirisasi dan penguatan rantai pasok domestik. 

Dalam konteks ini, pembangunan nasional tidak lagi sekadar berorientasi pada pertumbuhan, tetapi menuntut transformasi struktural yang menuntut kesiapan konkret hingga ke tingkat daerah.

Capaian Nyata Program Prioritas

Lompatan pembangunan bukan sekadar wacana. Di sektor energi, implementasi program biodiesel meningkat signifikan dari B35 dengan realisasi 13,15 juta kiloliter pada 2024, melampaui target dan menghasilkan penghematan devisa sekitar Rp147,5 triliun, serta menyerap hampir 2 juta tenaga kerja (Kementerian ESDM, 2025). 

Pemerintah menargetkan peningkatan ke B40 dan B50, sebagai bagian dari kedaulatan energi nasional.

Di sektor pangan, upaya swasembada diperkuat melalui pengembangan kawasan produksi beras dan bawang putih (Antara News, 2025; Republika, 2025). 

Hilirisasi industri berbasis SDA terus didorong melalui pembangunan dan operasional smelter di berbagai kawasan industri, membuka lapangan kerja skala besar (Indonesia Investments, 2025).

Penguatan kualitas sumber daya manusia diarahkan melalui inisiatif Sekolah Garuda dan program berbasis kewilayahan seperti kampung nelayan terpadu, untuk meningkatkan produktivitas masyarakat pesisir melalui pendekatan terintegrasi (Kemendikbudristek, 2025). 

Semua capaian ini menunjukkan pembangunan nasional bergerak dari sekadar produksi menuju kemandirian dan nilai tambah, yang menuntut kesiapan daerah menangkap momentum.

APBD dan Tantangan Daerah

Di tengah percepatan ini, respons pemerintah daerah masih tertinggal. APBD yang seharusnya menjadi instrumen strategis justru didominasi belanja rutin seperti pembangunan jalan lingkungan, peningkatan ruas eksisting, bantuan perumahan tanpa keterkaitan dengan transformasi ekonomi nasional. 

Ruang fiskal daerah tertekan oleh belanja pegawai, termasuk penambahan aparatur melalui PPPK, yang terus membesar (BPS, 2025; KemenPANRB, 2025).

Pola penganggaran seperti ini menunjukkan orientasi pembangunan daerah masih bertumpu pada pendekatan fisik jangka pendek dan administratif yang mudah dieksekusi, namun minim daya ungkit terhadap kesiapan menghadapi program prioritas nasional. 

Banyak daerah belum mengalokasikan APBD untuk kebutuhan mendasar seperti lahan produktif, kawasan industri, pendidikan unggulan, dan infrastruktur energi bersih. 

Akibatnya, daerah kehilangan peluang strategis untuk menjadi lokus program nasional, bukan karena keterbatasan anggaran, tetapi karena arah penggunaannya belum berpihak pada kesiapan.

Pola Pembangunan yang Belum Transformasional

Masalah ini mencerminkan pola pikir dan tata kelola pembangunan daerah yang belum sepenuhnya bertransformasi. 

Keberhasilan sering diidentikkan dengan panjang jalan atau jumlah rumah yang dibantu, bukan dampak strategis bagi ekonomi daerah. 

Siklus politik kepala daerah juga memengaruhi prioritas program jangka pendek yang cepat terlihat dan mudah diklaim. 

Akibatnya, penyediaan lahan untuk kawasan produktif, pembebasan ruang untuk pembangunan strategis, dan penyusunan dokumen perencanaan matang sering tidak menjadi prioritas (Bappenas, 2025).

Daerah yang Siap Menangkap Momentum

Program prioritas nasional saat ini diperebutkan oleh daerah yang siap secara teknis dan perencanaan. 

Kawasan industri Morowali dan Weda Bay berkembang pesat, serapan tenaga kerja besar (Kementerian Perindustrian, 2025). 

Kawasan Industri Terpadu Batang menarik investasi triliunan rupiah dan membuka puluhan ribu lapangan kerja (Kompas, 2025).

Pengembangan food estate Merauke, bawang putih di Lombok Tengah dan Lombok Timur, proyek waste-to-energy di Surabaya (PLTSa Benowo) dan Jakarta (PSEL), serta implementasi solar energi di sekolah dan kawasan terpencil menunjukkan kesiapan daerah menjadi penentu alokasi prioritas nasional. 

Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat juga mulai dikembangkan, mensyaratkan kesiapan daerah sejak tahap perencanaan (Kemendikbudristek, 2025).

APBD Sebagai Instrumen Strategis

Pertanyaannya: apakah pemerintah daerah masih akan menunggu alokasi rutin untuk jalan dan rumah, sementara peluang nasional bergerak cepat? 

APBD harus berhenti menjadi daftar belanja rutin, dan berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjemput peluang. 

Daerah perlu menyiapkan: 500–1.000 ha lahan produktif untuk food estate dan kawasan industri, 10–15 Sekolah Garuda / 20–30 Sekolah Rakyat, 5–10 kampung nelayan terpadu, Sentra peternakan unggulan dan fasilitas pengolahan hasil laut, Proyek energi bersih seperti waste-to-energy dan solar energi Dokumen perencanaan matang berbasis potensi lokal

Langkah harus konkret yang perlu disiapkan pemerintah daerah adalah pemetaan kebutuhan, alokasi APBD awal, penyelarasan program daerah dengan agenda nasional, dan kolaborasi multi-pihak dengan pemerintah pusat, BUMN, dan investor swasta. 

Morowali, Weda Bay, Batang, Merauke, Lombok, dan kawasan energi hijau sudah menjemput peluang, membuka ribuan lapangan kerja, meningkatkan PDRB, dan memanfaatkan anggaran secara strategis. 

Penutup: Kesiapan Menjadi Kunci

Kesiapan bukan pilihan,  daerah yang menunda akan kehilangan investasi triliunan rupiah, ribuan lapangan kerja, dan momentum memperkuat kemandirian ekonomi. 

Sebaliknya, daerah yang menyiapkan diri sejak hari ini akan mempercepat transformasi ekonomi, memastikan rakyat menjadi penerima manfaat utama, dan menjadikan APBD sebagai lokomotif pembangunan nasional, bukan sekadar daftar belanja rutin di pinggir jalan. (*)

Sumber Data dan Referensi Utama (2025–2026)

• Badan Pusat Statistik (BPS). Statistik Indonesia 2025. Jakarta: BPS.
  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Laporan Realisasi Biodiesel 2025.
• Kementerian Perindustrian. Kawasan Industri dan Hilirisasi 2025.
  Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Program Sekolah Garuda & Sekolah Rakyat 2025.
• Bank Indonesia (BI). Laporan PDRB Daerah 2025.
• Antara News, Republika, Kompas. Laporan pengembangan pangan, industri, dan energi nasional 2025.

Simak berita, artikel opini atau cerpen POS-KUPANG.COM di Google News