Opini: Luka Pendidikan NTT

Oleh: Inosensius Enryco Mokos
Dosen Ilmu Komunikasi dan Filsafat ISBI Bandung

POS-KUPANG.COM - Seorang anak laki-laki berusia sepuluh tahun di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), ditemukan tewas gantung diri karena tekanan beban ekonomi keluarga yang berujung pada kegagalan mendapatkan fasilitas alat tulis sekolah. 

Korban mengakhiri hidupnya setelah sang ibu tidak mampu memenuhi permintaannya untuk membeli buku dan pena seharga sepuluh ribu rupiah. 

Tragisnya, tindakan fatal ini dilakukan korban dengan alasan yang sangat memilukan: ia tidak ingin lagi menjadi beban bagi ibunya yang harus menghidupi lima orang anak di tengah kemiskinan ekstrem. 

Kejadian ini menjadi fakta empiris tentang betapa rapuhnya akses pendidikan di daerah terpencil dan betapa mahalnya harga sebuah fasilitas dasar bagi warga yang terpinggirkan oleh sistem. 

Baca juga: Opini: Pendidikan Tanpa Empati adalah Kekerasan yang Sunyi

Tragedi Ngada adalah peringatan keras bahwa ketimpangan ekonomi bukan sekadar angka statistik, melainkan ancaman nyata bagi nyawa anak-anak Indonesia yang kehilangan harapan hidup hanya karena urusan logistik pendidikan yang sepele bagi negara namun mustahil bagi mereka.

Ketimpangan Anggaran dan Urgensi Investasi Mental

Masalah utama dalam tragedi ini berakar pada kemiskinan struktural yang ekstrem. 

Sang ibu, yang harus berjuang sendirian menghidupi lima orang anak, merupakan potret kelompok paling rentan di Indonesia. 

Karena himpitan ekonomi, korban terpaksa tinggal bersama neneknya yang sudah berusia 80 tahun, menciptakan lingkungan di mana kebutuhan emosional dan materiil anak tidak mungkin terpenuhi secara layak. 

Bagi anak berusia 10 tahun, ketidakmampuan mendapatkan fasilitas pendidikan sesederhana buku dan pena seharga 10 ribu rupiah adalah simbol "ketidakberdayaan" yang memicu tekanan batin mendalam. 

Ia merasa kehadirannya adalah beban tambahan bagi ibunya, sebuah beban mental yang terlalu berat untuk dipikul oleh pundak sekecil itu.

Ironi kemanusiaan ini semakin terasa menyakitkan ketika kita membandingkannya dengan alokasi anggaran nasional. 

Pemerintah saat ini menggelontorkan dana fantastis untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Jika dibedah, operasional harian program ini menghabiskan ratusan miliar bahkan bisa satu triliun setiap hari.

Namun,  di sudut lain negeri ini, seorang anak kehilangnnyawa karena kekurangan 10 ribu rupiah untuk alat tulis. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan prioritas.