Opini - Pak Gub, Dunia Pendidikan NTT Mau Dibawa Ke mana?

Oleh : Gusty Rikarno, S.Fil.,M.I.Kom
Tuan Rumah Literasi Cakrawala NTT

POS-KUPANG.COM - Hujan dan angin hadir bersamaan. Layaknya sahabat sejati berasa saudara kembar. Pihak BMKG meminta warga untuk selalu waspada.

Bencana datang seperti halilintar. Hancur berantakan dalam sekejab. Rasa duka mendalam untuk keluarga di Kampaung Pau, Desa Goreng Meni, Kecamatan Lamba Leda-Kabupaten Manggarai Timur yang menjadi korban tanah lonsong.

Rumah hancur dan nyawa melayang. NTT di awal tahun ini, sedang tidak baik-baik saja. Saya tetap meyakinkan diri, bahwa di ujung malam yang gelap mencekam, selau ada sang fajar yang menaburkan rasa optimis dan bahagia. 

Di tengah hujan dan angin begini, para kepala sekolah dan bendahara SMA/SMK/SLB diminta hadir dalam satu kegiatan yang terasa penting. Rekonsialiasi dana BOSP Tahun Anggaran 2025. Tujuannya tunggal dan mulia.

Para kepala sekolah dan bendahara BOSP didampingi agar mampu mengelola dan  mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOSP.

Dana itu tersebut adalah uang rakyat yang dikembalikan ke sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jika tidak mampu menggunakannya sesuai juknis, maka “bencana” pasti datang.

Menusuk lebih dalam dan menghampus jejak pengabdian puluhan tahun. Tidak enak dipandang jika bendahara BOSP atau kepala sekolah menggunakan rompi orange dengan tangan terborgol. Apa kata dunia. 

Mendekteksi “Kegalauan” Para Kepala Sekolah

Sebagai pejalan sunyi di jalan literasi NTT selama hampir tiga belas tahun, kami adalah yang paling setia menangkap (mendeteksi) senyum, tawa dan getaran hati para guru dan kepala sekolah.

Sudah belasan ribu guru dan peserta didik kami “sentuh” dalam satu cara yang tidak bisa. Membina pikiran dan mendidik jari dalam giat literasi.

Jika kemudian, kami mampu mendeteksi aura rasa gelisah, galau dan binggung para kepala sekolah, maka itulah alasannya.

Seperti ada hujan dan angin yang membuat mereka berada di persimpangan jalan. Memanusiakan peserta didik yang sedang bertumbuh atau “mengamankan” program atasan. 

Awalnya saya berpikir, mereka resah karena hujan dan angin yang datang dan pergi sesukanya. Ada sekian banyak yang berstatus Pelaksana Tugas (PLT) kepala sekolah yang menunggu dalam “cemas“. Kembali menjadi guru biasa atau dilantik menjadi kepala sekolah defenitif.

Sementara yang lain adalah para kepala sekolah yang sudah dua priode bahkan tiga priode dalam masa kepemimpinan. Apakah berhenti di Januari ini dan rekonsiliasi BOSP menjadi kenangan terakhir?