Opini: Fenomena Polarisasi Sosial

Pentingnya Literasi Kewarganegaraan di Era Post-Truth

Oleh: Yulsy M. Nitte 
Dosen Program Studi PGSD FKIP Universitas Citra Bangsa, Kupang, Nusa Tenggara Timur.

POS-KUPANG.COM - Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat global menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks dan paradoksal. 

Di satu sisi, kemajuan teknologi informasi telah membuka ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk mengakses pengetahuan. 

Namun di sisi lain, derasnya arus informasi justru melahirkan persoalan baru berupa maraknya hoaks, kabar bohong, dan misinformasi. 

• Kabar Baik Buat Persib Bandung, Kondisi Beckham Putra Nugraha Mulai Membaik

Media sosial yang semestinya menjadi ruang pertukaran gagasan secara sehat, dalam banyak kasus berubah menjadi arena pertarungan opini yang sarat emosi dan polarisasi. 

Kondisi ini kerap dikaitkan dengan era post-truth, yaitu situasi ketika fakta objektif tidak lagi menjadi landasan utama dalam pembentukan opini publik, melainkan digeser oleh emosi, keyakinan personal, dan afiliasi kelompok.

Gejala polarisasi sosial tersebut sangat terasa, terutama dalam momentum politik elektoral seperti pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. 

Perbedaan-pandangan politik tidak hanya muncul di ruang publik, tetapi juga merembes ke ranah privat, memengaruhi relasi keluarga, pertemanan, dan kehidupan komunitas. 

Narasi dikotomis semacam “kami” dan “mereka” semakin menguat, seolah perbedaan pandangan identik dengan permusuhan. 

Dalam situasi seperti ini, ruang dialog rasional semakin menyempit dan digantikan oleh sikap saling menegasikan.

Situasi tersebut diperparah oleh cara kerja algoritma media sosial yang membentuk apa yang sering disebut sebagai echo chamber. 

Pengguna cenderung terus-menerus disuguhi konten yang selaras dengan preferensi dan keyakinan awalnya, sementara pandangan yang berbeda semakin tersisih. 
Akibatnya, masyarakat rentan terjebak dalam bias konfirmasi, yakni kecenderungan untuk hanya menerima informasi yang mendukung pandangan sendiri dan menolak data yang bertentangan. 

Pola ini tidak hanya menghambat proses berpikir kritis, tetapi juga memperdalam fragmentasi sosial.

Kondisi ini menjadi semakin signifikan jika dikaitkan dengan tingginya tingkat penetrasi internet di Indonesia.