Opini: Paradoks Inersia Fiskal, Efisiensi TKD sebagai  Wajah Baru Resentralisasi

Pada level makro, perencanaan harus bergeser dari input-based budgeting ke outcome-based planning, dengan setiap rupiah diarahkan pada hasil sosial yang terukur. 

Dana Insentif Fiskal berbasis kinerja perlu diperluas bagi daerah yang mampu menekan kemiskinan dan meningkatkan PAD. Birokrasi pun harus berevolusi menjadi value-based bureaucracy yang menempatkan inovasi di atas prosedur.

Pada level meso, pemerintah daerah perlu membangun Fiscal Innovation Hub di universitas lokal seperti Universitas Nusa Cendana, sebagai wadah kolaborasi hexa-helix antara pemerintah, akademisi, bisnis, media, masyarakat sipil, dan komunitas digital untuk mengembangkan inovasi fiscal, dari digitalisasi pajak hingga pengelolaan aset tidur.

Pada level mikro, logika nilai publik perlu ditanamkan dalam kinerja setiap OPD. 

Semua strategi ini bermuara pada rumus sederhana: 
Rumus sederhana dapat menggambarkan arah adaptasi fiskal ini
KD = (KF × KDg) + (KL × KP)

(Kemandirian Daerah = Kreativitas Fiskal dikalikan Kapasitas Digital, lalu ditambah Kemitraan Lokal dikalikan Kepercayaan Publik)

Kemandirian sejati tumbuh dari kepercayaan dan inovasi yang hidup di tengah keterbatasan fiskal.

Dari Efisiensi ke Kepercayaan

Kita tidak menolak efisiensi, tetapi menolak ketika efisiensi dijadikan alasan untuk mengekang otonomi. Pemangkasan TKD adalah ujian kedewasaan fiskal bagi negara dan daerah. 

Ia bisa menyeret kita kembali ke sentralisasi, atau justru melahirkan generasi pemerintahan daerah yang cerdas dan bernilai publik.

Bagi NTT dan daerah miskin fiskal lainnya, masa depan tidak bergantung pada besarnya transfer pusat, melainkan pada kemampuan menciptakan nilai di tengah kelangkaan. 

Saat pusat menarik kekuasaan ke atas, daerah harus menanam akar ekonomi ke bawah.

Dari Timur yang kerap dianggap pinggiran, mungkin akan lahir desentralisasi baru yang tumbuh bukan dari kelimpahan dana, melainkan dari kecerdasan fiskal dan kepercayaan sosial. 

Sebab efisiensi tanpa nilai hanyalah penghematan yang hampa, dan otonomi tanpa kepercayaan hanyalah desentralisasi tanpa jiwa. (*)

Simak terus artikel POS-KUPANG.COM di Google News