Opini: Pertarungan Narasi Kuasa vs Nurani Publik di Kasus Prada Lucky

Namun, publik kini mampu membaca bahwa instrumen disiplin terkadang digunakan untuk menutupi ketidakadilan yang lebih besar.

Tantangan persepsi publik ini perlu dikelola dengan putar haluan strategi komunikasi.

Langkah pertama adalah Crisis Containment dengan melakukan decoupling (pemisahan tegas) antara kasus pidana 22 tersangka dengan riwayat disiplin keluarga. 

Fokus harus dikembalikan pada keadilan bagi Prada Lucky sebagai hak publik, bukan sekadar urusan internal TNI.

Selanjutnya, diperlukan pendekatan "Empati". Institusi dapat mempertimbangkan untuk menunjukkan kerendahan hati dengan mengakui bahwa meskipun penegakan disiplin penting, timing-nya mungkin dipresepsikan kurang peka terhadap suasana duka. 

Publik perlu melihat pimpinan hadir sebagai "pengayom" yang ikut terpukul atas kehilangan nyawa prajuritnya, bukan sekadar birokrat penjaga aturan.

Mengembalikan Nurani Komunikasi Publik

Kasus Prada Lucky adalah cerminan tentang bagaimana lembaga negara kerap salah memahami komunikasi yaitu bukan sebagai jembatan empati, melainkan alat kendali. 

Di tengah krisis, publik tidak menuntut kesempurnaan, melainkan kejujuran.

Kematian Prada Lucky bukan hanya tragedi personal, tetapi ujian bagi komunikasi publik militer bahwa apakah akan terus berlindung di balik hierarki kekuasaan, atau mulai menatap masyarakat dengan kesetaraan moral. 

Ketika negara menekan suara korban, media sosial akan memperkuatnya. Keadilan mungkin tertunda, tetapi dalam ruang publik digital,kebenaran sulit dibungkam.

Analisis atas krisis komunikasi ini tidak boleh berhenti sebagai kritik semata. 

Jika kebenaran terbukti sulit dibungkam, maka langkah selanjutnya adalah membangun jalan bagi kebenaran itu untuk memandu perbaikan. 

Mengembalikan "nurani komunikasi" yang sejati menuntut langkah konkret dari semua pihak.

Bagi TNI, langkah yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi prosedur komunikasi krisis agar lebih transparan dan empatik, serta memisahkan tegas pesan disiplin internal dari kasus pidana. 

Institusi perlu menginisiasi dialog terbuka dengan keluarga korban dan publik.