Opini: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Mengabaikan Pahlawan Masa Kini yang Masih Berjuang

Oleh: Yohanes Brilian Jemadur
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga dan Koordinator Wilayah Forum Pemuda Indonesia Emas Wilayah NTT.

POS-KUPANG.COM - Pemerintah telah menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional. 

Keputusan ini mengundang reaksi dari berbagai kalangan. Ada yang menilai Soeharto layak dihormati karena membawa stabilitas dan pembangunan pada masa pemerintahannya. 

Namun, tidak sedikit pula masyarakat, akademisi, dan pegiat demokrasi yang mempertanyakan keputusan tersebut. 

Pertanyaan yang muncul bukan sekadar soal layak atau tidak layak, tetapi tentang standar moral dan etika dalam menentukan siapa yang disebut sebagai pahlawan.

Soeharto bukan nama yang netral dalam perjalanan bangsa. Ia adalah figur yang penuh kontroversi. 

Baca juga: 30 Lembaga Internasional Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

Di satu sisi, Orde Baru dikenal membawa pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan berbagai program yang dianggap berhasil menggerakkan roda pemerintahan. 

Namun di sisi lain, periode tersebut juga meninggalkan catatan kelam. Terjadi pembatasan kebebasan berpendapat, pengendalian pers, penahanan terhadap lawan politik, dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini masih menyisakan trauma bagi sebagian korban dan keluarga korban. 

Lembaran sejarah juga mencatat kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Soeharto dan keluarganya, yang bahkan pernah menjadi pembahasan resmi di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pertanyaannya sederhana, apakah gelar pahlawan dapat diberikan kepada figur yang jejaknya penuh perdebatan dan luka sejarah?

Ketika negara mengangkat Soeharto sebagai pahlawan, masyarakat seakan diminta untuk melupakan sejarah yang menyakitkan tersebut. 

Publik didorong untuk hanya melihat sisi keberhasilan, tetapi mengabaikan sisi lain yang menyangkut demokrasi dan hak asasi manusia. 

Pahlawan seharusnya menjadi figur yang hampir tak terbantahkan keteladanan dan integritasnya. 

Ketika nama yang diangkat justru penuh kontroversi, gelar itu kehilangan nilai luhur dan berubah menjadi sekadar penghargaan simbolik yang sarat kepentingan politik.

Ironisnya, pemberian gelar ini dilakukan ketika negara masih abai terhadap banyak “pahlawan masa kini” yang hidup dalam keterbatasan.