Opini: Mengembalikan Trust dalam Pemilu

Oleh: Baharudin Hamzah 
Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

POS-KUPANG.COM - Di bilik suara yang sunyi, suara sekecil apa pun punya arti. Pemilu, pada hakikatnya adalah tentang trust. 

Rakyat percaya mandat itu akan dijaga, pemimpin percaya rakyat menggunakan suaranya dengan kesadaran. 

Begitu trust rapuh, pemilu hanya menjadi angka di atas kertas, pesta tanpa makna. 

Hari ini, tanda-tandanya terlihat jelas, transaksi menggantikan dialog, sensasi menenggelamkan gagasan, dan politik terasa seperti pasar malam, ramai tapi kosong. 

Karena itu, kita perlu kembali ke pertanyaan yang sering dilupakan, apa yang sesungguhnya sedang dipertaruhkan ketika seseorang melipat surat suara?

Baca juga: Jokowi Bantah Penundaan Pemilu 2024 untuk Perpanjang Masa Jabatan

Plato, dua ribu tahun silam, sudah mengingatkan. Dalam The Republic, filsuf Yunani itu menulis bahwa politik bukan semata urusan prosedur, melainkan kualitas jiwa manusia. Demokrasi, katanya, mudah goyah ketika orang berhenti berpikir.

Ketika suara tidak lagi lahir dari nalar, melainkan dari pesona, harta, atau retorika, maka demokrasi tak lebih dari arena hiburan. 

Dari sinilah awal kerusakan negara, bukan karena tirani pemimpin jahat tetapi karena rakyat salah memilih. 

Pendidikan politik, bagi Plato, bukan pelajaran teknis, melainkan latihan mencintai kebenaran.

Tanpa latihan itu, demokrasi menjadi pasar gelap: janji dijual, kebohongan laris, dan masa depan digadaikan pada kata-kata. 

Peringatan itu bukan sekadar kutipan klasik, ini nyata dalam denyut politik kita hari ini.

Indonesia telah menyepakati pemilu sebagai jalan sirkulasi kekuasaan. Rakyat memilih DPR, DPD, DPRD, juga presiden dan kepala daerah. 

Kedaulatan dibunyikan melalui pemungutan suara langsung. Namun makna terdalamnya bukan ritus lima tahunan. 

Pemilu adalah peristiwa politik yang sakral untuk rakyat menitipkan kuasa. Titipan itu bernama trust.