Opini: Republik Anak Manja

Oleh: Dominggus Elcid Li 
Direktur Eksekutif IRGSC ( Institute of Resource Governance and Social Change).

POS-KUPANG.COM - Urusan anak manja umumnya hanya menjadi urusan keluarga semata, namun dalam kasus Republik Indonesia persoalan ini telah menjadi persoalan di ranah publik. 

Awalnya anak manja hanya merupakan persoalan orangtua yang tidak mampu melakukan tugas mendidik anak (parenting), namun ini berubah menjadi persoalan publik saat orangtua turut memindahkan anak, keponakan, dan menantu dalam ruang-ruang publik. 

Ketidakdisiplinan para orangtua dalam membedakan berbagai ruang ini dampaknya merusak, baik terhadap anak, keponakan, dan menantu itu sendiri, maupun terutama dampaknya terhadap tubuh politik republik. 

Ini terjadi saat para anak manja ‘diadakan’ untuk memimpin berbagai organisasi publik. 

Baca juga: Opini: 50 Tahun Mengukir Generasi-Refleksi dan Proyeksi Pendidikan SDI Rawe di Usia Emas

Fenomena ini fenomena umum, tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi meresap hingga ke berbagai pelosok republik.  

Hal paling gampang untuk menguji ‘level anak manja’ terlihat saat krisis, segala jenis kamuflase visual beserta sekian dramaturgi yang biasa direkayasa kaum berduit dan berkuasa tiba-tiba ‘telanjang’. 

Mereka yang dicitrakan mampu, ternyata tidak mampu bergerak ketika dihadapkan pada krisis sesungguhnya.  

Krisis atau tantangan yang tidak dikenal menutut pemimpin untuk bertindak dengan ‘nalar gerilya’ (mengenali, memetakan, dan mengeksekusi). 

Namun dalam watak anak manja, tempaan yang sepadan tidak didapatkan di fase kaderisasi membuat mereka tidak ada modal untuk bergerak. 

Ditambah dengan sekian jenis fasilitas yang biasa dimanjakan membuat kebersatuan hati dengan rakyat, tetap hanya ada dalam level jargon. 

Seribu kali buih di mulut berbusa ketika berpidato, tidak ada artinya jika seorang pemimpin tidak ada dalam semesta rakyatnya sendiri.

Tubuh politik yang rusak 

Setiap kali berbicara soal republik di ranah publik, hal yang muncul dan terutama mendominasi imajinasi pagelaran para pejabat kita, umumnya hanya sampai pada fase ritus baris berbaris. 

Hal ini bisa dimaklumi karena di fase awal kaum propagandis Indonesia menjalankan tugas ‘Sodara Tua’ dalam menjalankan agenda Asia Timur Raya. 

Sekian atribut yang diperkenalkan di fase awal adalah bagian dari agitasi dan propaganda Dai Nippon. Saat ini  dengan segala cara orang dididik untuk bisa ‘belanja seragam’.