Opini: Antara Kepastian Hukum atau Rasa Keadilan Masyarakat?

Dalam filsafat hukum, perdebatan antara positivisme hukum dan paham hukum kodrat kembali menjadi sorotan. 

Positivisme hukum seperti yang dikemukakan oleh H.L.A. Hart melihat hukum sebagai seperangkat aturan yang sah karena dibuat oleh lembaga yang berwenang terlepas dari moralitasnya. 

Sementara naturalisme hukum atau hukum kodrat yang diwariskan oleh Thomas Aquinas dan dikembangkan kembali oleh tokoh modern seperti Lon L. Fuller, menekankan bahwa hukum sejati harus selalu berakar pada moralitas. 

Dalam konteks ini keputusan hakim terlalu kaku yakni hanya menafsirkan usia pelaku tanpa mempertimbangkan bobot moral kejahatan. 

Ini menunjukkan bagaimana hukum  dapat kehilangan jiwanya sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan. 

Selain itu, perspektif agustinus tentang keadilan juga memberikan refleksi mendalam. 

Bagi Agustinus, hukum yang tidak berakar pada keadilan bukanlah hukum, melainkan bentuk dari kekuasaan yang tidak bermoral (lex iniusta non est lex). 

Maka ketika pelaku pembunuhan di bawah umur hanya dijatuhi hukuman ringan dengan alsan administratif, masyarakat melihat ada “pembisuan” moral dalam sistem hukum itu sendiri. 

Hukum menjadi tidak lagi nurani publik, tetapi sekedar mesin prosedural yang mengabaikan penderitaan konkret manusia.

Kasus pembunuhan terhadap MA menjadi cerminan betapa hukum membutuhkan roh moral agar tidak kehilangan legitimasinya di mata masyarakat. 

Aparat hukum dipanggil untuk tidak hanya menjadi pelaksanaan undang-undang tetapi juga penafsir nilai kamanusiaan yang hidup di tengah rakyatnya, seperti dikatakan oleh Sajipto Rahadjo, “ hukum bukan untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia.” 

Keputusan pengadilan terdapap pelaku RH memperlihatkan bagaimana hukum di Indonesia sering kali terjebak dalam kekuatan positivistik, mengabaikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News