Opini: Menolak Menjadi Asing di Tanah Sendiri

Menggugat Keadilan, Memeluk Luka Rakyat

Refleksi atas Kisah Para Rasul 1:12–14

Oleh: Debbie Marleni Sodakain
Pendeta Gereja Masehi Injili di Timor ( GMIT) di Mollo Barat, Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.
e-Mail: dmsodakain@gmail.com

POS-KUPANG.COM - Indonesia sedang menghadapi sebuah krisis yang diam diam lebih berbahaya daripada sekadar korupsi, kegagalan program, atau konflik politik. 

Krisis itu adalah hilangnya rasa percaya rakyat terhadap ketulusan negara dan wajah keadilan itu sendiri. 

Baca juga: Opini: Ketika Air Kehilangan Kesuciannya

Dalam beberapa pekan terakhir, ruang publik nasional dipenuhi polemik mengenai kasus pengadaan Chromebook pada era Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim. 

Kejaksaan Agung mengusut dugaan penyimpangan pengadaan perangkat Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan nasional dengan nilai proyek mencapai Rp9,9 triliun. 

Jaksa menyebut dugaan kerugian negara sekitar US$125,64 juta atau lebih dari Rp2 triliun, sekaligus menyoroti persoalan mendasar bahwa perangkat tersebut dinilai tidak efektif digunakan di banyak wilayah dengan akses internet terbatas dan infrastruktur digital yang belum memadai (Reuters, 2026).

Kasus ini menjadi sangat simbolik karena Chromebook tidak pernah diperkenalkan kepada publik sekadar sebagai proyek pengadaan barang. Chromebook dijual sebagai wajah masa depan pendidikan Indonesia. 

Digitalisasi dipromosikan sebagai jalan keluar ketertinggalan. Teknologi dipresentasikan sebagai tanda kemajuan. 

Ketika proyek itu kini dipersoalkan secara hukum, publik merasa yang runtuh bukan hanya pengadaan perangkat, melainkan narasi besar tentang harapan itu sendiri. Media sosial kemudian berubah menjadi ruang keluh kesah kolektif. 

Angka kerugian negara dipertentangkan. Lama hukuman dibandingkan. Publik bertanya dengan nada getir mengapa hukum terasa begitu rumit ketika menyentuh elite, tetapi begitu cepat ketika menyentuh rakyat kecil. 

Pada titik itu, masyarakat tidak lagi sekadar memperdebatkan legalitas kebijakan. Masyarakat sedang menggugat moralitas negara.

Dengan memakai lensa kemampuan manusia yang dikembangkan oleh Martha C. Nussbaum (2011), pembangunan seharusnya diukur bukan pertama tama dari pertumbuhan angka atau kecanggihan sistem, melainkan dari kemampuan negara menjaga martabat manusia dan memungkinkan warga hidup secara layak. 

Namun yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Negara semakin fasih berbicara tentang statistik, efisiensi dan prosedur administratif, sementara rakyat semakin sering mengalami negara sebagai sesuatu yang jauh, dingin dan tidak menyentuh luka mereka.