Opini: Paradoks Musik Timur, Dari Tenda Pesta ke Gugatan Publik

Di sinilah, musik timur tidak sekadar menjadi simbol pemersatu, namun melampaui sekat birokrasi dan status sosial. Ia menyulam indah tenunan kebangsaan.

Tidak hanya di istana, fenomena serupa juga terjadi di gedung DPR/MPR. Saat Sidang Tahunan, sejumlah anggota DPR RI terlihat berjoget dengan riang, berlenggak lenggok  sambil tertawa saat irama lagu “Gemu Fa Mi Re” bergema. 

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut bahwa jogetan itu sebagai letupan ekspresi antusiasme dan terbawa suasana. 

Di sini, musik timur berfungsi sebagai medium untuk meluapkan emosi, melepas segala ketegangan, dan menciptakan momen “kembali ke akar” di tengah hiruk-pikuk politik.

Lagu yang diciptakan oleh Fransiskus Cornelis (Nyong Franco) ini menjembatani hasil perenungan atas realitas kultural dan interupsi kebatinan yang menghentak-hentak: budaya dan lirik serta irama terjalin sempurna. 

Bisa dikatakan lagu ini lahir dari kebiasaan masyarakat Maumere atau NTT pada umumnya yang suka menari dalam setiap perayaan. 

Dari realitas sosial di Maumere-Flores, Nyong Franco mampu memadukannya lewat lirik dan irama yang riang gembira, bahkan hingga tampak seperti lagu wajib dalam setiap perayaan, formal maupun santai hingga acara senam.

Narasi Pemberontakan

Namun, di balik hentakan kegembiraan dan warna irama yang ditampilkan, terdapat narasi yang jauh lebih kelam. 

Fenomena ini, secara tidak sadar, bisa dibaca sebagai bentuk pemberontakan atau protes terhadap ketidakadilan yang membisu.

Ketika para pemimpin dan elite politik di pusat kekuasaan bergoyang menikmati lagu dari timur, ada sebuah ironi yang terpendam. 

Lagu-lagu ini berasal dari wilayah-wilayah yang sering kali menjadi korban ketimpangan pembangunan. NTT, Maluku, dan Papua adalah daerah yang menawarkan kekayaan alam yang begitu menakjubkan.

Namun pada kenyataanya, rakyat di wilayah ini sering kali hidup dalam belenggu kemiskinan, akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang jauh masih jauh dari kata layak. 

Secara data, pada periode Maret 2025, BPS melengkapi keprihatinan ini dengan mencatat, NTT, Maluku dan Papua masuk dalam sepuluh besar provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling tinggi. 

Realitas ini melengkapi kabar buruk dan mewarnai 80 tahun kemerdekaan negeri ini.