Opini
Opini: Memutus Rantai Buruh Kasar- Pendidikan NTT Harus Naik Kelas!
Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih tinggi di sejumlah wilayah, dan kesenjangan mutu antara kota dan desa masih menganga.
Oleh: Winston Rondo
Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
POS-KUPANG.COM - Layar televisi dan linimasa media sosial kita pagi ini kembali memotret anak-anak Nusa Tenggara Timur ( NTT) sebagai simbol ketangguhan: berjalan kaki puluhan kilometer, menantang arus sungai, demi mencapai sebuah gedung bernama sekolah.
Kita bangga. Kita terharu.
Namun di Hari Pendidikan Nasional ini, kita harus berani bertanya dengan jujur: apakah gedung itu benar-benar menjadi tangga menuju kesejahteraan?
Ataukah justru hanya menjadi “pabrik ijazah” yang pada akhirnya mengirim anak-anak kita menjadi buruh kasar di negeri orang?
Masalahnya bukan pada anak-anak kita. Mereka telah menunjukkan daya juang yang luar biasa. Masalahnya ada pada sistem pendidikan kita yang belum mampu memberi masa depan yang layak bagi mereka.
Baca juga: Opini: Kegemaran Membaca dan Membaca Kegemaran
Data dan dokumen perencanaan daerah sendiri mengakui bahwa kualitas dan pemerataan pendidikan di NTT masih menjadi persoalan serius.
Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) masih tinggi di sejumlah wilayah, dan kesenjangan mutu antara kota dan desa masih menganga.
Selama puluhan tahun, kita terjebak dalam kurikulum yang seragam, tetapi sering kali asing dengan potensi tanahnya sendiri.
Sudah saatnya pendidikan NTT “naik kelas”—bukan sekadar naik kelas secara administratif, tetapi naik kelas dalam martabat dan kapabilitas.
Pendidikan sebagai Perluasan Kapabilitas
Peraih Nobel Ekonomi, Amartya Sen, dalam Development as Freedom menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kapabilitas manusia—kemampuan untuk memilih dan menentukan jalan hidupnya sendiri.
Dalam kerangka itu, pendidikan seharusnya membebaskan, bukan sekadar mengajarkan.
Pendidikan harus membuka pilihan hidup, bukan justru mempersempitnya.
Namun bagaimana kita bisa bicara tentang kebebasan, jika kualitas guru kita masih timpang?
Bagaimana kita bisa bicara tentang masa depan, jika sebagian besar lulusan kita tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja?
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kupang/foto/bank/originals/WAKIL-KETUA-Wakil-Ketua-Komisi-V-DPRD-NTT-Winston-Rondo.jpg)