Opini: NTT Darurat Literasi, Dari Seremoni ke Evidensi

Oleh: Dr. Rikardus Herak, S.Pd., M.Pd 
Akademisi Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang Nusa Tenggara Timur

POS-KUPANG.COM - Ketika berbicara tentang masa depan pendidikan Indonesia, jarang sekali publik menoleh ke timur, ke Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Padahal, di balik panorama alam yang indah, ada kenyataan getir: krisis literasi yang membelenggu ribuan anak. 

Krisis ini bukan sekadar soal nilai ujian, melainkan soal bagaimana generasi muda dapat memahami teks, membuka wawasan, dan membangun masa depan. 

Membaca bukan hanya keterampilan akademik, melainkan pintu utama menuju mobilitas sosial, kesempatan kerja, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. 

Jika pintu itu tertutup bagi mayoritas anak NTT, maka sesungguhnya kita sedang mempertaruhkan masa depan sebuah provinsi.

Baca juga: Opini: Dari Homo Sapiens ke Homo Hedonis

Data Asesmen Nasional (AN) 2023 menegaskan kondisi darurat ini. Hanya sekitar 22 persen satuan pendidikan di NTT yang mencapai kompetensi literasi di atas standar minimum; artinya mayoritas murid belum mampu memahami bacaan dasar. 

Krisis ini semakin berat karena NTT juga menghadapi masalah Anak Tidak Sekolah (ATS) dalam jumlah besar: lebih dari 130 ribu anak, bahkan ada temuan yang menyebut 145 ribu anak usia sekolah tak bersekolah. 

Literasi mustahil meningkat jika anak-anak tidak hadir di kelas. Kondisi ini ibarat mengisi air ke ember bocor selama lubang itu tidak ditutup, usaha peningkatan akan sia-sia.

Pemerintah provinsi sejatinya telah berupaya melalui Gerakan NTT Membaca dan NTT Menulis dalam payung Gentabelis. 

Gerakan ini patut diapresiasi karena mendorong publikasi tulisan siswa dan kepemimpinan murid. 

Namun, gebrakan semacam ini hanya akan berarti jika dibarengi peningkatan nyata di lapangan. 

Seremoni boleh meriah, tetapi indikator sejatinya adalah kemajuan hasil belajar murid dari tahun ke tahun.

Literasi harus menjadi urusan semua orang. Tanpa kemampuan membaca yang baik, pelajaran IPA hanya akan jadi hafalan, IPS menjadi teka-teki, dan pendidikan vokasi macet karena instruksi tak terbaca jelas. 

Inilah sebabnya AN menempatkan literasi membaca, bersama numerasi, sebagai fondasi yang menentukan keberhasilan belajar di semua mata pelajaran.

Karena itu, saatnya beralih dari jargon ke evidensi. Ada sejumlah langkah sederhana, murah, dan terukur yang bisa diambil dalam 6-12 bulan ke depan. 

Pertama, membiasakan ritus membaca 15 menit setiap hari di sekolah, lengkap dengan rubrik pemahaman sederha agar guru dapat memantau capaian. 

Kedua, menyediakan Paket Kurikulum Mikro Literasi berisi teks bertingkat per jenjang, sehingga guru tidak lagi kesulitan mencari bahan bacaan yang sesuai. 

Ketiga, memanfaatkan bahasa ibu sebagai jembatan literasi awal sebelum beralih ke Bahasa Indonesia, agar anak lebih cepat memahami teks. 

Keempat, memperbaiki distribusi buku dengan subsidi ongkos kirim dan pooling pesanan antarsekolah, sehingga anak-anak di pulau terpencil pun mendapat akses bacaan. 

Kelima, menghidupkan klub baca komunitas di paroki, masjid, atau sanggar, sebagai ruang tambahan untuk memperpanjang jam paparan teks di luar sekolah.

Langkah-langkah ini akan efektif bila diiringi sistem akuntabilitas publik. 

NTT perlu memiliki Dashboard Literasi tingkat kabupaten/kota yang menampilkan indikator sederhana: jam membaca terstruktur, persentase murid yang mencapai skor minimal, jumlah judul bacaan baru, partisipasi klub baca komunitas, serta data anak yang kembali bersekolah. 

Data ini bukan untuk mempermalukan sekolah, melainkan untuk mengarahkan bantuan dengan tepat, sekolah yang kekurangan buku mendapat distribusi tambahan, sementara sekolah dengan capaian stagnan mendapat pelatihan strategi mengajar membaca.

Pendanaan pun tidak harus besar, asalkan tepat sasaran. Cukup alihkan 1-2 persen anggaran program untuk Dana Logistik Buku dan dukungan klub baca. 

Penghematan bisa dicapai melalui standardisasi paket cetak.  konsolidasi ongkos kirim, serta pemanfaatan konten terbuka. 

Selain itu, hibah mikro bagi komunitas yang menjalankan klub baca berkelanjutan akan menjadi investasi kecil dengan dampak besar.

Dengan dukungan kebijakan yang jelas, target realistis sekaligus berani bisa ditetapkan: pada 2026, 50 persen sekolah di NTT mampu mencapai standar minimum literasi, dan pada 2030 naik menjadi 80 persen. 

Target ini harus ditopang peta prioritas, dimulai dari daerah dengan beban ATS tinggi dan akses logistik sulit. 

Capaian perlu dipublikasikan per kuartal agar keberhasilan dapat segera ditiru oleh sekolah lain.

Penutup

Krisis literasi di NTT adalah cermin bahwa pembangunan pendidikan tidak bisa berhenti pada seremoni dan jargon belaka. 

Jika kita sungguh serius, maka setiap buku yang sampai ke tangan anak, setiap menit membaca yang konsisten di kelas, dan setiap anak yang kembali duduk di bangku sekolah adalah kemenangan kecil yang bermakna besar. 

Pemerintah, sekolah, komunitas, hingga keluarga harus menyadari bahwa waktu kita tidak panjang,  setiap tahun yang terlewat berarti satu generasi kehilangan kesempatan emasnya. 

Karena itu, mari berhenti menunggu program baru yang meriah, yang kita butuhkan adalah keberanian untuk memastikan evidensi nyata hadir minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. 

Literasi bukan sekadar urusan akademik, tetapi tiket anak-anak NTT untuk meraih masa depan yang lebih adil dan bermartabat. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News