Opini: Dari Homo Sapiens ke Homo Hedonis

Relasi pun bergeser dari ikatan tanggung jawab menjadi hubungan yang kerap ditentukan oleh kesenangan sesaat.

Teknologi digital mempercepat pergeseran ini. Dunia virtual menyediakan kemungkinan bagi siapa saja untuk menjelajahi relasi instan, bahkan terlarang, tanpa harus berhadapan langsung dengan norma sosial. 

Fenomena ini menjelaskan mengapa perselingkuhan kian marak dan dianggap lumrah. Kapitalisme ikut memperkuatnya: industri hiburan dan media massa memproduksi citra tubuh, cinta, dan seksualitas yang dijual sebagai barang konsumsi. 

Akibatnya, hubungan personal pun sering dipandang layaknya produk yang bisa diganti kapan saja.

Dalam kerangka ini, perselingkuhan dan skandal adalah bagian dari evolusi hasrat Homo Sapiens menuju Homo Hedonis. 

Modernitas membuka ruang pelarian hasrat, sementara kapitalisme dan teknologi memperbesar daya tariknya. 

Pertanyaannya: apakah evolusi hasrat ini membawa manusia pada kebahagiaan sejati, atau justru menjerumuskannya dalam kehampaan?

Homo Hedonis: Teknologi, Kapitalisme, dan Gairah Tanpa Batas

Kehadiran teknologi digital mengubah secara mendasar cara manusia berhubungan.

Media sosial dan aplikasi kencan mempercepat interaksi, memendekkan jarak, sekaligus memperluas kesempatan. 

Norma sosial yang biasanya bekerja dalam ruang nyata lebih sulit menjangkau ruang virtual. Akses instan inilah yang memperkuat logika hedonisme modern.

Relasi dipandang sebagai sumber hiburan dan pelarian emosional, bukan lagi sebagai ikatan tanggung jawab. Kesetiaan pun kehilangan relevansi.

Kapitalisme memperkuat pola ini. Industri hiburan dan iklan memproduksi citra tubuh, gaya hidup, dan fantasi cinta yang menjanjikan kebahagiaan instan. 

Hasrat dipasarkan sebagai produk yang bisa dibeli, dicoba, lalu diganti dengan yang baru. Relasi pun mengikuti logika konsumsi: ada banyak pilihan, dan setiap pilihan dapat diganti kapan saja.

Fenomena ini terlihat jelas di Indonesia. Sepanjang 2024–2025, publik dihebohkan dengan skandal perselingkuhan yang melibatkan pejabat daerah, aparatur sipil negara, hingga tokoh publik (Kompas, 12 Februari 2025; Detik, 28 Mei 2024).