Opini: Demokrasi Kita, Cermin Cara Kita Dididik

Keduanya adalah produk dari sistem pendidikan dan budaya politik yang lebih mengutamakan kepatuhan dan keseragaman daripada nalar kritis dan partisipasi otentik. 

Demokrasi kita mungkin berjalan secara prosedural, pemilu diselenggarakan, parlemen terbentuk, tetapi secara substansial, mentalitas kita masih terperangkap dalam kungkungan feodalisme yang diwariskan dan direproduksi. 

Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mengutuk politisi dan mengeluhkan sistem adalah perlu, tetapi tidak cukup. 

Jalan keluar yang lebih fundamental adalah dengan memutus rantai reproduksi budaya kepatuhan ini secara sadar, dimulai dari unit terkecil masyarakat. 

Perubahan besar selalu dimulai dari ruang-ruang mikro: di meja makan, saat kita sebagai orang tua mulai berani bertanya kepada anak, "Menurutmu bagaimana?", dan benar-benar mendengarkan jawabannya tanpa menghakimi. 

Di ruang kelas, saat seorang guru berani berkata, "Bapak/Ibu mungkin salah, mari kita diskusikan ini bersama," dan mengubah kelas menjadi laboratorium berpikir kritis, bukan gudang informasi. 

Ini adalah praktik dari apa yang disebut Freire (2008) sebagai pendidikan hadap masalah (problem-posing education), yang "menghancurkan hubungan vertikal dalam pendidikan gaya bank" dan membangun dialog sebagai fondasi proses belajar. 

Namun, perubahan individual dan komunal ini harus merambat keluar, dari ruang privat ke ruang publik. Ia harus menjadi sebuah gerakan kolektif. 

Artinya, kita perlu secara sadar mendorong sekolah anak-anak kita untuk mengadopsi model pembelajaran yang partisipatif dan dialogis, menuntut media massa untuk menyajikan konten yang mendidik nalar publik alih-alih sekadar mengejar sensasi, dan yang terpenting menghidupkan kembali forum-forum diskusi warga di tingkat lokal. 

Filsuf Jerman, Jürgen Habermas (1989), menekankan vitalnya ruang publik (public sphere) yang berfungsi sebagai arena bagi warga negara untuk berdiskusi secara rasional dan kritis mengenai urusan bersama, yang pada gilirannya akan membentuk opini publik yang dapat mengontrol kekuasaan negara. 

Tanpa ruang publik yang hidup, demokrasi hanya menjadi ritual kosong. 

Membangun demokrasi yang matang dan sehat bukanlah sekadar urusan memilih pemimpin lima tahun sekali. 

Ia adalah pekerjaan sunyi mendidik jiwa setiap hari, di setiap rumah, di setiap sekolah, dan di setiap komunitas. 

Ini adalah proses panjang untuk mengubah relasi kuasa yang timpang menjadi relasi kemitraan yang setara, mengubah monolog menjadi dialog, dan mengubah kepatuhan buta menjadi ketaatan kritis. 

Jika kita gagal dalam proyek pedagogis dan kultural ini, maka jangan salahkan siapa pun. 

Panggung politik kita akan terus diisi oleh mereka yang pandai memerintah tapi tak mampu mendengar, dan jalanan akan terus dipenuhi oleh mereka yang hanya bisa menjerit karena tak pernah diajari cara berbicara yang didengar. 

Sebab, parlemen di masa depan adalah cerminan paling jujur dari ruang kelas dan ruang keluarga kita hari ini. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News