Opini: Demokrasi Kita, Cermin Cara Kita Dididik

Oleh: Petrus Redy Partus Jaya
Dosen Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng,  Peneliti Bidang Evaluasi Pendidikan, dan  Asesor BAN PDM Provinsi NTT

POS-KUPANG.COM - Pernahkah kita berdiri di tengah keramaian, berteriak sekuat tenaga, namun suara kita seolah lenyap ditelan kehampaan? 

Begitulah potret bangsa kita hari ini. Di jalanan, rakyat menjeritkan beban hidup yang kian berat. 

Harga-harga meroket, pajak terasa mencekik dan ini bukan sekadar perasaan, data pun menunjukkan jurang kesenjangan yang kian menganga. 

Sementara itu dari balik jendela gedung-gedung megah kekuasaan, yang terlihat hanyalah ‘keheningan’. 

Para pejabat yang kita pilih yang seharusnya menjadi saluran aspirasi kita, justru tampak asyik dengan kemewahan, seolah hidup di planet yang berbeda. 

Baca juga: Opini: Ketika yang Terhormat Lupa Tuannya

Demonstrasi yang semestinya menjadi kanal dialog sakral dalam demokrasi, kini lebih terasa seperti ritual membuang frustrasi ke tembok bisu. 

Mengapa mereka begitu tuli? Kita sering mencari jawabannya di buku-buku tebal tentang politik dan ekonomi. Kita menyalahkan sistem, partai, atau individu tertentu. 

Akan tetapi, bahkan setelah hampir delapan dekade merdeka, situasi ini terasa seperti siklus lingkaran setan yang kian memburuk. 

Mungkin kita selama ini salah alamat. Mungkin akar kebisuan dan krisis representasi ini sejatinya jauh lebih dalam, lebih personal, dan lebih mendasar. 

Mungkin jawabannya tersembunyi di tempat kita pertama kali dibentuk: di bangku sekolah tempat kita belajar, dan di meja makan tempat kita dibesarkan. 

Krisis demokrasi kita, pada hakikatnya, adalah krisis pedagogis dan kultural.

Sekolah Sebagai Pabrik Kepatuhan 

Mari kita putar waktu sejenak dan merefleksikan pengalaman pendidikan kita. Ingatkah kita pada suasana ruang kelas kita dulu? 

Guru berdiri di depan, menjadi pusat semesta pengetahuan, sementara kita duduk rapi dengan tugas utama: mendengar, mencatat, dan menghafal. 

Tentu, generalisasi ini tidak berlaku mutlak. Telah tumbuh bibit-bibit pendidikan kritis yang patut kita apresiasi, seiring dengan kebijakan yang mencoba mendorong kemerdekaan belajar. 

Namun, harus diakui dengan jujur, model yang dominan di sebagian besar ruang kelas kita masihlah yang memandang pertanyaan kritis sebagai gangguan dan perdebatan sebagai pembangkangan. 

Murid yang baik adalah murid yang patuh, yang diam, dan yang mampu mereproduksi pengetahuan persis seperti yang disampaikan. 

Tanpa kita sadari, sekolah bukan hanya tempat kita belajar matematika atau sejarah. Ia adalah pabrik pertama yang mencetak mentalitas kita sebagai warga negara. 

Selama belasan tahun, kita dilatih untuk menjadi penerima pasif, bukan partisipan aktif. 

Pemikir pendidikan asal Brasil, Paulo Freire, dalam karyanya yang monumental Pendidikan Kaum Tertindas, menyebut model ini sebagai "pendidikan gaya bank" (banking concept of education). 

Dalam sistem ini, "pendidikan menjadi sebuah kegiatan 'menabung', di mana para siswa adalah celengannya dan guru adalah penabungnya". 

Guru mengisi kepala murid yang dianggap kosong dengan narasi-narasi yang terlepas dari realitas hidup mereka. Jejak psikologis dari model ini sangatlah dalam dan berbahaya bagi demokrasi. 

Pendidikan gaya bank menumpulkan kesadaran kritis dan mengkondisikan individu untuk menerima dunia sebagaimana adanya, bukan sebagai sebuah proyek yang bisa diubah. 

Kita tumbuh menjadi individu yang gamang terhadap otoritas, memandang pejabat pemerintah sebagai "guru" versi dewasa yang serba tahu dan tak boleh dibantah. 

Akibatnya, hubungan kita dengan penguasa bukanlah dialog setara antar warga negara, melainkan relasi asimetris guru-murid yang sarat kepatuhan. 

Filsuf dan edukator Amerika, John Dewey, telah mengingatkan lebih dari seabad lalu bahwa demokrasi "harus dilahirkan kembali dalam setiap generasi dan pendidikan adalah bidannya" (Dewey, 1916). 

Jika pendidikan kita gagal menjadi bidan bagi jiwa-jiwa demokratis, maka yang lahir adalah warga negara yang patuh secara mekanis, bukan partisipan yang kritis secara politis. 

‘Bapakisme’: Akar Kultural dan Penguatan Institusional 

Pola kepatuhan yang ditanamkan di sekolah ini menemukan lahan pembenarannya yang paling subur di benteng pertama kita: keluarga. 

Budaya "pokoknya nurut sama orang tua" telah menanamkan relasi kuasa vertikal di mana figur "Bapak" adalah pemegang kebenaran dan keputusan final. Ruang untuk berpendapat, bernegosiasi, apalagi menolak, sangatlah sempit. 

Budaya ini yang sering disebut sebagai paternalisme atau 'bapakisme', adalah miniatur sempurna dari cara kita memandang negara. 

Kita memanggil pemimpin negara dengan sebutan "Bapak Presiden," sebuah cerminan alam bawah sadar yang mendambakan hubungan bapak-anak dalam bernegara, sebuah hubungan yang menuntut kepatuhan anak dan mengasumsikan kebijaksanaan absolut dari sang bapak. 

Antropolog Benedict Anderson (1990) dalam analisisnya tentang konsep kekuasaan di Jawa, menjelaskan bagaimana kekuasaan tidak dipandang sebagai mandat dari rakyat, melainkan sebagai sesuatu yang konkret, terpusat, dan memancar dari pusat ke pinggiran. 

Dalam kerangka ini, pemimpin tidak perlu "mendengar" dalam artian negosiasi, karena kekuasaan itu sendiri adalah legitimasi. Rakyat diharapkan untuk tunduk dan menerima. 

Mentalitas feodal ini kemudian menemukan pembenarannya dalam struktur institusi politik modern kita. 

Para elite bisa "tuli" bukan hanya karena watak personal, tetapi juga karena sistem kepartaian yang oligarkis. 

Loyalitas kepada pucuk pimpinan partai dan para donatur kampanye menjadi jauh lebih penting daripada aspirasi konstituen. 

Seperti yang dianalisis oleh Hadiz dan Robison (2004), kekuatan oligarki di Indonesia pasca-reformasi telah berhasil membajak institusi-institusi demokrasi untuk melayani kepentingan mereka sendiri, menciptakan sebuah fasad demokrasi di mana mekanisme representasi menjadi ilusi. 

Ironisnya, pola pikir usang ini justru dipercanggih oleh teknologi modern. Alih-alih menciptakan ruang publik yang sehat untuk dialog, ruang gema (echo chamber) dan gelembung filter (filter bubble), di media sosial justru mempertajam polarisasi dan melanggengkan monolog. 

Para elite politik dapat dengan mudah mengurung diri dalam gelembung informasi yang hanya berisi pujian dari para pendukung dan buzzer, sementara suara-suara kritis dibungkam atau dicap sebagai "hoax" atau "serangan politik". 

Fenomena ini sesuai dengan peringatan Cass Sunstein (2017) bahwa internet, alih-alih menjadi agora digital, justru dapat merusak demokrasi dengan memfasilitasi fragmentasi dan ekstremisme. Maka, jangan heran jika para elite tuli. 

Dalam gabungan mematikan antara logika ‘bapakisme’ kultural, realitas politik institusional yang oligarkis, dan amplifikasi teknologi, teriakan kita di jalanan bukanlah ajakan dialog, melainkan hanya dianggap sebagai rengekan ‘anak nakal’ yang mengganggu ketertiban. 

Memutus Rantai: Dari Meja Makan Menuju Demokrasi Substantif

Melihat semua ini, kita sadar bahwa elite yang tuli dan rakyat yang frustrasi adalah dua sisi dari mata uang yang sama. 

Keduanya adalah produk dari sistem pendidikan dan budaya politik yang lebih mengutamakan kepatuhan dan keseragaman daripada nalar kritis dan partisipasi otentik. 

Demokrasi kita mungkin berjalan secara prosedural, pemilu diselenggarakan, parlemen terbentuk, tetapi secara substansial, mentalitas kita masih terperangkap dalam kungkungan feodalisme yang diwariskan dan direproduksi. 

Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Mengutuk politisi dan mengeluhkan sistem adalah perlu, tetapi tidak cukup. 

Jalan keluar yang lebih fundamental adalah dengan memutus rantai reproduksi budaya kepatuhan ini secara sadar, dimulai dari unit terkecil masyarakat. 

Perubahan besar selalu dimulai dari ruang-ruang mikro: di meja makan, saat kita sebagai orang tua mulai berani bertanya kepada anak, "Menurutmu bagaimana?", dan benar-benar mendengarkan jawabannya tanpa menghakimi. 

Di ruang kelas, saat seorang guru berani berkata, "Bapak/Ibu mungkin salah, mari kita diskusikan ini bersama," dan mengubah kelas menjadi laboratorium berpikir kritis, bukan gudang informasi. 

Ini adalah praktik dari apa yang disebut Freire (2008) sebagai pendidikan hadap masalah (problem-posing education), yang "menghancurkan hubungan vertikal dalam pendidikan gaya bank" dan membangun dialog sebagai fondasi proses belajar. 

Namun, perubahan individual dan komunal ini harus merambat keluar, dari ruang privat ke ruang publik. Ia harus menjadi sebuah gerakan kolektif. 

Artinya, kita perlu secara sadar mendorong sekolah anak-anak kita untuk mengadopsi model pembelajaran yang partisipatif dan dialogis, menuntut media massa untuk menyajikan konten yang mendidik nalar publik alih-alih sekadar mengejar sensasi, dan yang terpenting menghidupkan kembali forum-forum diskusi warga di tingkat lokal. 

Filsuf Jerman, Jürgen Habermas (1989), menekankan vitalnya ruang publik (public sphere) yang berfungsi sebagai arena bagi warga negara untuk berdiskusi secara rasional dan kritis mengenai urusan bersama, yang pada gilirannya akan membentuk opini publik yang dapat mengontrol kekuasaan negara. 

Tanpa ruang publik yang hidup, demokrasi hanya menjadi ritual kosong. 

Membangun demokrasi yang matang dan sehat bukanlah sekadar urusan memilih pemimpin lima tahun sekali. 

Ia adalah pekerjaan sunyi mendidik jiwa setiap hari, di setiap rumah, di setiap sekolah, dan di setiap komunitas. 

Ini adalah proses panjang untuk mengubah relasi kuasa yang timpang menjadi relasi kemitraan yang setara, mengubah monolog menjadi dialog, dan mengubah kepatuhan buta menjadi ketaatan kritis. 

Jika kita gagal dalam proyek pedagogis dan kultural ini, maka jangan salahkan siapa pun. 

Panggung politik kita akan terus diisi oleh mereka yang pandai memerintah tapi tak mampu mendengar, dan jalanan akan terus dipenuhi oleh mereka yang hanya bisa menjerit karena tak pernah diajari cara berbicara yang didengar. 

Sebab, parlemen di masa depan adalah cerminan paling jujur dari ruang kelas dan ruang keluarga kita hari ini. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News