Opini: Demokrasi Kita, Cermin Cara Kita Dididik

Budaya "pokoknya nurut sama orang tua" telah menanamkan relasi kuasa vertikal di mana figur "Bapak" adalah pemegang kebenaran dan keputusan final. Ruang untuk berpendapat, bernegosiasi, apalagi menolak, sangatlah sempit. 

Budaya ini yang sering disebut sebagai paternalisme atau 'bapakisme', adalah miniatur sempurna dari cara kita memandang negara. 

Kita memanggil pemimpin negara dengan sebutan "Bapak Presiden," sebuah cerminan alam bawah sadar yang mendambakan hubungan bapak-anak dalam bernegara, sebuah hubungan yang menuntut kepatuhan anak dan mengasumsikan kebijaksanaan absolut dari sang bapak. 

Antropolog Benedict Anderson (1990) dalam analisisnya tentang konsep kekuasaan di Jawa, menjelaskan bagaimana kekuasaan tidak dipandang sebagai mandat dari rakyat, melainkan sebagai sesuatu yang konkret, terpusat, dan memancar dari pusat ke pinggiran. 

Dalam kerangka ini, pemimpin tidak perlu "mendengar" dalam artian negosiasi, karena kekuasaan itu sendiri adalah legitimasi. Rakyat diharapkan untuk tunduk dan menerima. 

Mentalitas feodal ini kemudian menemukan pembenarannya dalam struktur institusi politik modern kita. 

Para elite bisa "tuli" bukan hanya karena watak personal, tetapi juga karena sistem kepartaian yang oligarkis. 

Loyalitas kepada pucuk pimpinan partai dan para donatur kampanye menjadi jauh lebih penting daripada aspirasi konstituen. 

Seperti yang dianalisis oleh Hadiz dan Robison (2004), kekuatan oligarki di Indonesia pasca-reformasi telah berhasil membajak institusi-institusi demokrasi untuk melayani kepentingan mereka sendiri, menciptakan sebuah fasad demokrasi di mana mekanisme representasi menjadi ilusi. 

Ironisnya, pola pikir usang ini justru dipercanggih oleh teknologi modern. Alih-alih menciptakan ruang publik yang sehat untuk dialog, ruang gema (echo chamber) dan gelembung filter (filter bubble), di media sosial justru mempertajam polarisasi dan melanggengkan monolog. 

Para elite politik dapat dengan mudah mengurung diri dalam gelembung informasi yang hanya berisi pujian dari para pendukung dan buzzer, sementara suara-suara kritis dibungkam atau dicap sebagai "hoax" atau "serangan politik". 

Fenomena ini sesuai dengan peringatan Cass Sunstein (2017) bahwa internet, alih-alih menjadi agora digital, justru dapat merusak demokrasi dengan memfasilitasi fragmentasi dan ekstremisme. Maka, jangan heran jika para elite tuli. 

Dalam gabungan mematikan antara logika ‘bapakisme’ kultural, realitas politik institusional yang oligarkis, dan amplifikasi teknologi, teriakan kita di jalanan bukanlah ajakan dialog, melainkan hanya dianggap sebagai rengekan ‘anak nakal’ yang mengganggu ketertiban. 

Memutus Rantai: Dari Meja Makan Menuju Demokrasi Substantif

Melihat semua ini, kita sadar bahwa elite yang tuli dan rakyat yang frustrasi adalah dua sisi dari mata uang yang sama.