Opini: Balada Negeri Tabola Bale

Oleh:  Jondry Siki, S.Fil
Alumnus Fakultas Filsafat Unwira Kupang, Tinggal di Purukcahu, Kalimantan Tengah

POS-KUPANG.COM - Masa depan Indonesia sulit ditebak ke mana arah perginya. 

Namun setelah melihat pemerintahan berganti dari partai ke partai, dari sipil ke militer, bisa dipastikan bahwa kedaulatan sesungguhnya bukan di tangan rakyat tetapi di tangan partai politik dan kepala negara terlihat bukanlah Presiden tetapi DPR. 

Konsep demokrasi yang menarasikan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat sepertinya hanya slogan indah nan kosong karangan Abraham Lincoln untuk membujuk negara-negara dunia ketiga menghindari ideologi komunisme.

Indonesia sedang bergerak menuju nubuatan Mendiang Presiden RI pertama Ir. Soekarno yang pernah berujar "perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah tetapi perjuanganmu lebih sulit karena akan melawan bangsamu sendiri". 

Baca juga: Opini: Istana Merdeka Tabola Bale

Kalimat ini semacam satu penerawangan Sang Proklamator akan nasib bangsa ini ke depan. Dan seiring berjalannya waktu perkataan itu terbukti dan sedang relevan dengan situasi Indonesia saat ini.

Diskriminasi, pembabatan hutan, penambangan liar, intoleransi, korupsi dan pengambilan kebijakan yang penuh lelucon dan dinilai sangat merugikan masyarakat.

Itulah sederetan balada sendu negeri kaya raya yang membentang luas dengan pemandangan yang menakjubkan namun, di hari ulang tahunnya yang ke-80 ada sejumlah kado yang cukup mengejutkan bagi segenap rakyat Indonesia. Kado itu tidak lain adalah satu bentuk "kegagalan". 

Kegagalan dalam menyejahterakan rakyat tetapi berhasil dalam menyenangkan hati pejabat. 

Situasi ini menjadi bahan permenungan bersama ke mana arah perjalanan Republik Indonesia di usia 80 tahun dan tahun-tahun yang akan datang?

Kesejahteraan Rakyat vs Kesejahteraan Wakil Rakyat

Setelah perayaan HUT ke-80 RI, para legislator mengeluarkan kebijakan yang dinilai keliru dan bertentangan dengan situasi rakyat Indonesia yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak karena keterbatasan lapangan kerja. 

Negara seharusnya mencari solusi bukan polusi dengan sibuk membuat undang-undang dan kebijakan yang sangat merugikan rakyat kecil.

Kebijakan yang dikeluarkan DPR RI seperti penaikkan tarif pajak, penambahan tunjangan DPR seperti beras yang sebelumnya Rp 10 juta menjadi Rp 12 juta per bulan dan BBM yang sebelumnya Rp 4 juta menjadi Rp 7 juta. 

Situasi ini tidak sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat namun sebaliknya membuat rakyat menderita dengan menaikan tarif pajak.