Jelang HUT ke-80 RI, KAHMI NTT Ingatkan Elit Bangsa Jujur Kelola Bangsa 

Selain itu, KAHMI NTT juga meminta pemberlakuan kembali UUD 1945 dan meninjau ulang UU perbankan, UU penanaman modal, UU migas, UU minerba, dan berbagai UU SDA lainnya. Sebab, UU itu membuat pemerintah tidak dapat berbuat banyak. 

"Akibatnya semua kebijakan negara dan pemerintahan harus manut kepada swasta. Prinsip negara hukum diterapkan dengan baik. Hukum sesungguhnya yang memerintah, bukan manusia atau orang, the rule of law, not of man. Seseorang tidak boleh membuat dirinya lebih besar dari hukum, semua orang sama didepan hukum," ujarnya. 

KAHMI NTT juga menyoroti perihal pengibaran bendera bajak laut, One Piece saat perayaan HUT RI. Pemerintah harus mengeluarkan imbauan agar publik mengibarkan Merah Putih selama bulan Agustus. 

"Ini fenomena yang menuntut pemerintah membaca pesan ini dengan baik. Perlu dilihat Bendera One Piece yang berkibar sebagai kritik atas ketimpangan yang sedang terjadi, tutupnya," katanya. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS