Pengamat Politik Undana Angkat Bicara Tentang Polemik Kenaikan Tunjangan DPR RI

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Dinamika kenaikan tunjangan para pimpinan dan anggota DPR RI menjadi rumit. Para wakil rakyat itu menuai kecaman dari berbagai kelompok masyarakat. 

Dalam penggajian terbaru, satu orang anggota DPR RI bakal menerima tunjangan rumah sebulan Rp 50 juta.

Nilai itu belum termasuk gaji yang berkisar Rp 3-5 juta serta tunjangan lain dan biaya reses maupun kunjungan ke daerah. 

Satu bulan, satu anggota DPR RI bisa menerima lebih dari Rp 100 juta. Dana itu mengakomodir tunjangan anak dan istri serta bantuan listrik dan tunjangan telepon. 

Baca juga: Anggota DPRD NTT David Boimau Kritisi Polemik Kenaikan Tunjangan DPR RI

Pengamat politik Universitas Nusa Cendana (Undana) Yohanes Jimmy Nami menyebut, 
DPR RI sebagai sebuah lembaga negara harusnya memiliki rasa empati dan sensitivitas terhadap situasi ekonomi yang sedang dihadapi negara saat ini. 

"Legislatif yang isinya adalah perwakilan parpol yamg suaranya mewakili rakyat harusnya menjadi role model," katanya, Kamis (28/8/2025). 

Wakil Rakyat, kata dia, hendaknya membantu Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi bangsa. Harusnya mereka tidak menambah beban negara dengan meminta kenaikan tunjangan. 

Jimmy mengaku kebijakan yang dibuat DPR itu tidak bisa diterima logika. Sebab, pengetatan anggaran yang dilakukan justru digunakan untuk kepentingan DPR semata. Padahal, jika saja tidak dilakukan efisiensi, anggaran itu bisa membiayai program yang bermanfaat bagi masyarakat. 

"Susah diterima akal sehat ketika kebijakan kenaikan tunjangan legislator ini merupakan hasil efisiensi dari program-program yang harusnya diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. 

Pengajar Fisip Undana itu menyebut, kenaikan tunjangan dalam situasi sekarang ini bukan merupakan sesuatu yang ideal. Perlu dipertimbangkan kembali dan anggarannya diarahkan pada hal yang lebih konkret dalam menstimulus ekonomi masyarakat. 

Jimmy menyarankan Pemerintah untuk melakukan kajian ulang tentang kebijakan tersebut. Hal itu tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan. 

"Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali untk mengkoreksi kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI ini karena tidak sejalan dengan situasi ekonomi masyarakat," kata dia. 

Dia mengatakan, dukungan terhadap kebijakan yang pro rakyat adalah penting. Tujuannya meningkatkan taraf hidup publik. Sebaliknya, menaikkan tunjangan DPR justru membuat polemik baru. 

"Kita dukung kebijakan pemerintah yang pro rakyat, tidak menyusahkan rakyat dan memang bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat. Bukan malah sebaliknya seperti menaikkan tunjangan DPR RI yang terkesan tidak sensitif dengan penderitaan rakyat," katanya. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS