Jelang HUT ke-80 RI, KAHMI NTT Ingatkan Elit Bangsa Jujur Kelola Bangsa 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Menjelang hari ulang tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI), Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW-KAHMI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengingatkan para elit untuk jujur dalam mengelola bangsa agar jujur mengelola bangsa. 

Kordinator Presidium KAHMI Wilayah NTT, Akhmad Bumi mengatakan, berbagai persoalan politik, ketidakadilan dan berbagai ketimpangan, serta kebijakan yang kian meresahkan. Mulai pemblokiran rekening nganggur hingga perlakukan pajak yang dipandang membebani.

Ia menyebutkan, tahun 2025 pajak ditargetkan berkontribusi sekitar 82 persen dari total pendapatan negara. Artinya, dari setiap rupiah yang digunakan negara untuk membangun, sebagian besar berasal dari pajak. 

Ia mempertanyakan pendapatan negara yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam seperti minyak, gas, tambang, sawit. Indonesia, kata dia, dikenal dengan sumber daya alam yang melimpah. 

“Kalau membaca belanja negara pada APBN 2022 sebesar Rp3096 triliun. Dibandingkan dengan penerimaan seluruh BUMN saat itu sebesar Rp3.200 triliun. Kenapa belanja negara bisa kalah dengan pendapatan semua BUMN," katanya, Selasa (12/8/2025) dalam pernyataannya. 

Dia membandingkan salah satu penerimaan negara disalah satu sektor saja, batubara. Tahun 2025 akan ada lebih 500 perusahaan batubara memproduksi 1 miliar ton batubara. 

Jika per ton dihargai 150 dollar, maka pendapatan dari sektor ini bisa mencapai Rp 2.225 triliun. Penerimaan akan lebih besar bila semakin besar harganya. Namun, keadaan itu tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan. 

"KAHMI NTT berpandangan, jika dikelola dengan jujur, bangsa ini akan makmur dan kaya raya. Pendapatan negara melalui SDA yang melimpah ini, Presiden Prabowo dapat tunaikan janji-janjinya seperti sekolah gratis, makan gratis dan bagi-bagi uang kepada rakyat, tanpa harus memutar otak mencari uang dengan membebani rakyat yang berlebihan," ujarnya. 

Baca juga: MW KAHMI NTT Dukung Kebijakan Presiden Berantas Korupsi, Akhmad Bumi: Korupsi Buat Indonesia Gelap

KAHMI NTT, ujar dia, mendorong semua pihak agar tidak sekedar memuji kekuasaan tapi mengawal kerja-kerja pemerintahan untuk kebaikan bangsa dan negara dengan pikiran-pikiran yang produktif. 

Dia menegaskan, para elit hendaknya menghentikan ketamakan. Karena, hampir semua lini korupsi menggerogoti. Dari level Pemerintahan hingga swasta. Dia tidak ingin bagian dalam negara justru rusak, meski terlihat baik dari sisi lain. 

"Rakyat butuhkan kebijakan yang berpihak, tidak sekedar bagi-bagi sumbangan. Bagi-bagi sumbangan hanya untuk kepentingan electoral, tapi tidak menjawab persoalan rakyat sesungguhnya," kritik Akhmad Bumi. 

KAHMI NTT bahkan mendorong adanya evaluasi terhadap keberadaan bank sentral atau bank Indonesia. Pihaknya menyarankan untuk Bank Indonesia berada dibawa Kementerian Keuangan seperti sebelumnya. 

Menurut dia, negara harus memiliki otoritas penuh atas keuangan, hak atas uang cetakan dan segala bentuk penambahan atau pengurangan jumlah uang dalam peredaran. 

"Semua harus dikontrol pemerintah. Pemerintah harus menguasai mulai aset, kekayaan, tanah sampai sumber daya di atas dan di dalam tanah, tidak dibawah kendali swasta," paparnya.