Opini: DPRD Dalam Cengkraman Oligarki 

Hal itu ditandai dengan oligarki bergerilya di dalam sistem politik, membeli pengaruh di dalam partai-partai politik, bahkan terlibat langsung di dalam pembentukan dan operasonalisasi partai-partai. (Bdk, Tempo, Maret 2025).

Oligarki juga membuka pasar politik; jual beli jabatan, beli suara pada pesta demokrasi lima tahunan (Pemilu dan Pilkada), mengambil alih mega-proyek, bahkan turut mengintervensi kebijakan publik. 

Eksistensi negara hanyalah instrumen yang dipakai untuk kepentingan elit berduit. Hak-hak masyarakat sebagai warga negara diabaikan.

Maraknya oligarki di Indonesia mempertajam lapangan kejahatan bagi penguasa. 

Korupsi, Kolusi, Koncoisme dan Nepotisme (K3N) semakin menguat dan menjadi seperangkat alat untuk mempertahankan kekayaan, kekuasaan dan prestise. 

Realitas tersebut sangat mengganggu kebijakan pro-rakyat dan menghambat cita-cita bersama/tujuan negara.

Dominasi oligarki dalam ruang-ruang publik (eksekutif dan legislatif) tidak hanya mengeruk hak-hak rakyat, tetapi diam-diam mengebiri masa depan bangsa secara komprehensif, dan mengancam eksistensi demokrasi itu sendiri. Kedaulatan rakyat hanyalah slogan tanpa jiwa. 

Pertanyaannya, apakah oligarki masih terus memergoki politik nasional? Apakah elit partai kembali membangun kemesraan politik pasca terpilihnya Prabowo-Gibran? 

Jelang beberapa bulan pasca dilantiknya Prabowo-Gibran, Presiden Prabowo bertemu intern dengan sejumlah pengusaha konglomerat di Istana negara. 

Pertemuan tersebut membahas sejumlah program prioritas Prabowo-Gibran (Tempo, Maret 2025). 

Sementara itu, isu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mulai merapat dalam kabinet Merah Putih semakin mencuat dan menguat. 

Partai pemenang legislatif (oposisi) itu menjadi satu-satunya harapan masyarakat Indonesia pascapemilu dalam mempertahankan demokrasi Indonesia. Namun apa daya kalau sudah bergabung dengan Prabowo-Gibran. 

Situasi politik nasional pada awal masa kepemimpinan Prabowo-Gibran merupakan tamparan serius terhadap demokrasi Indonesia. 

Bahwa oligarki masih terus menguat dan mengakar dari masa ke masa, dari kepemimpanan sebelumnya hingga kepemimpinan bangsa Indonesia saat ini. 

Dililit Oligarki, Wakil Rakyat 'Omon-omon'