Opini: DPRD Dalam Cengkraman Oligarki 

Mereka (wakil rakyat) akan terlibat aktif mengeruk keuntungan dari kebijakan eksekutif, dan terlena dengan jurang para oligark. 

Dampaknya, program prioritas demi kesejahteraan bersama (bonum commune) menjadi tidak proporsional. Hambar. Bahkan nihil. 

Kehadiran 25 orang DPRD Malaka bukan sekedar dilihat sebagai representasi suara dari ratusan ribu warga Malaka, tetapi menjadi entitas yang menghidupkan, memperjuangkan, dan menyembuhkan hak-hak rakyat berbasis konstitusional – yang sejauh ini masih terpanggang lahar ketidakadilan. 

Itu artinya, masyarakat menjadi subjek pembangunan, bukan sebaliknya menjadi objek penindasan demi memuluskan tuntutan kepentingan keluarga, kelompok atau antek-antek penguasa. 

Warga akhirnya diam-diam menutup mulut dengan kedua tangan sambil tertawa kecil akibat muak melihat wajah-wajah wakil rakyat.

Dalam setiap momen, wakil rakyat membalut diri dengan jargon populis dan merakyat, tetapi di balik pintu ruang paripurna mereka patuh dan tunduk dalam lilitan oligark. 

Apakah ini hanya di Kabupaten Malaka?  Atau terjadi di semua daerah dalam wilayah negara kepulauan ini? Jika demikian, masyarakat terus diperalat dan kedaulatan rakyat hanya gaung kosong. (*)

Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News