Opini: DPRD Dalam Cengkraman Oligarki 

Oleh: Yoseph P. Seran 
Pemerhati Isu-Isu Daerah Perbatasan, Alumnus STFK Ledalero Maumere

POS-KUPANG.COM - Pascatumbangnya Orde Baru (1998), demokrasi di Indonesia masih bertumbuh kabur: mengalami disorientasi dan degradasi keadilan. 

Hal itu ditandai dengan menjamurnya oligark (subjek) di sendi-sendi partai politik (parpol) dan ruang-ruang publik lainnya. 

Virus oligarki ini terus menyebar luas, merangsek masuk dalam lingkaran pemerintah pusat, menembus hingga sekat-sekat pemerintah daerah. Begitu kuat dan masif. Sulit dibendung dan terus menjalar.  

Istilah oligarki awalnya dijelaskan Aristoteles, Filsuf Yunani. Ia memaknai oligarki sebagai kelompok elit berduit - yang berkuasa, dan mampu memengaruhi, mengendalikan atau mendoktrin masyarakat sosial (civil society) untuk mendukung kepentingan kelompoknya dan/atau segelintir orang demi mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan.  

Bahaya Oligarki

Belakangan ini, ruang-ruang publik negara semakin menganga lebar dan memudahkan sistem oligarki tumbuh subur. 

Dominasi oligarki terus memengaruhi pelbagai kebijakan institusi publik seperti eksekutif dan legislatif. 

Ada balas jasa politik. Transaksionalitas kepentingan semakin terbuka. Tingginya kongkalikong antar-elit politik, menguatnya koncoisme antar-penguasa, dan saling  ‘manja’ antara eksekutif dan legislatif. 

Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa dan demokrasi di Indonesia.

Seperti pemilihan Presiden di Amerika Serikat (AS), sejumlah orang (warga) pesimistis terhadap kemenangan Trump. 

Mereka menganggap kemenangan Trump menjadi ancaman serius atau malapetaka terhadap demokrasi di AS. Semua sektor ekonomi, politik, bernuansa oligarki (kompas, 2024). 

Pengaruh oligarki yang terjadi di negara AS, dan beberapa negara di belahan dunia, telah merangsek masuk hingga ke Indonesia sejak masa Orde Baru, dan semakin menguat pada rezim Jokowi. 

Daya kuat oligarki berimbas pada inkonsistensi negara dalam mensejahterakan masyarakat. 

Menurut Pakar politik dari Northwestern Universty, Jeffrey A. Winters, demokrasi justru berwujud criminal democracy (kriminal demokrasi).