LIPSUS: Massa Lempar Polisi dengan Ban Bekas  Ratusan Sopir Pikap Demo di Kantor Gubernur NTT 

Beberapa peserta aksi bahkan melemparkan botol air mineral dan sandal jepit ke arah barisan polisi. 

Massa juga sempat memblokir Jalan Soeharto tepatnya di depan Mapolda NTT. Kondisi ini menyebabkan kemacetan panjang dan terganggunya aktivitas lalu lintas di kawasan tersebut.

Dalam orasinya, Putra Umbu selaku perwakilan dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyampaikan kekecewaan terhadap institusi kepolisian yang dinilai tidak merespons penderitaan para sopir pikap. 

Baca juga: Sopir Pikap dari Oesao Keluhkan Penertiban Dishub, Tak Ada Alternatif untuk Angkut Penumpang

Ia menyoroti adanya pungutan yang dinilai tidak masuk akal dan sangat membebani sopir-sopir kecil.

Para sopir harus membayar retribusi sebesar Rp 5.000 per hari, kartu kuning izin angkut penumpang Rp 55.000 per bulan, dan izin lalu lintas Rp75.000. Jika dijumlahkan, total pungutan bisa mencapai sekitar Rp 600.000 per bulan.

Biaya itu, kata Putra, sangat berat bagi sopir pikap yang bekerja dari dini hari hanya untuk membantu mengangkut hasil bumi dari ibu dan bapak petani di pedalaman ke pasar.

"Mereka bangun jam 3 subuh untuk membantu mama-mama bawa hasil panen ke pasar, tapi justru mereka yang diperas. Uang dari mereka inilah yang digunakan untuk menggaji aparat. Kalian digaji dari uang rakyat, kalian harus ingat itu," tegasnya di hadapan aparat. 

Lempar Uang Seribu 

Aksi massa di depan Polda NTT juga diwarnai dengan pelemparan uang pecahan seribu dan dua ribu dari para demonstran kepada para polisi. Tindakan itu dilakukan karena massa kecewa tidak dapat bertemu Kapolda NTT, Irjen Pol Rudi Darmoko. 

Baca juga: Polda NTT Siap Berantas Distribusi BBM Subsidi Pakai Pikap dan Jerigen karena Langgar Aturan

Para mahasiswa yang memimpin orasi di depan Polda NTT sangat mengharapkan bertemu Kapolda NTT secara langsung untuk menyampaikan aspirasi yang mereka miliki.

Setelah menunggu beberapa saat, beberapa perwakilan dari Polda NTT yakni Kabid Propam Polda NTT, AKBP Muhammad Andra Wardhana menghampiri para massa. Namun para mahasiswa dan sopir mobil pikap ingin bertemu Kapolda NTT.

Ada beberapa tuntutan dalam aksi tersebut yakni “berikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap sopir pikap, hentikan tindakan intimidasi serta pungli terhadap sopir pikap.”

Perwakilan dari GMKI, Putra Umbu menyampaikan aksi pelemparan uang pecahan seribu dan dua ribu merupakan bentuk kekecewaan karena tidak dapat bertemu Kapolda NTT. 

"Alasannya ini kekecewaan saja, karena setelah kami melakukan diplomasi dengan pihak terkait. Kami mendengar bahwa Kapolda ada di dalam ruangan dan sedang melakukan rapat," katanya. 

Selain bentuk kekecewaan, Putra menyampaikan bahwa ini juga merupakan bentuk rasa marah dari mereka atas hasil demo yang mereka dapatnya tadi saat melakukan aksi di depan Polda NTT. (ray/ria)