LIPSUS: PD Flobamor dan KIB di NTT Nol Deviden, 300 BUMD Rugi Rp5,5 Triliun

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dua dari empat BUMD tersebut hingga kini belum memberikan deviden kepada daerah. 

Empat BUMD ini adalah PD Flobamor, PT Kawasan Industri Bolok (KIB), PT Jamkrida dan PT Bank Pembangunan Daerah (Bank NTT).

Tercatat, Bank NTT dan PT Jamkrida yang terus memberi kontribusi positif ke Pemprov NTT. Sementara PD Flobamor dan KIB belum memberikan kontribusi apapun. 

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi NTT, Linus Lusi menjelaskan, sejak 2024 tidak ada penyertaan modal ke PT Flobamor dan PT KIB. 

"PT. Flobamor dan KI Bolok itu tidak ada anggaran. Ini terkait kinerja. Dua BUMD yang berkontribusi ke PAD itu Jamkrida dan Bank NTT," kata  Linus Lusi, Minggu (20/7). 

Dalam berbagai arahan pimpinan, kata Linus Lusi, PT Flobamor dan KI Bolok harusnya memberi kepastian dengan berbagai inovasi dan terobosan.  Linus Lusi mencontohkan PT Flobamor sejauh ini belum ada kontribusi yang lebih signifikan ke Pemerintah. 

Berbagai pandangan paripurna DPRD NTT, menurut dia, selalu menjadi sorotan. Hal ini perlu disikapi secara serius. Perusahaan milik pemerintah harus berkontribusi positif untuk pendapatan Pemerintah. 

"Sehingga dua BUMD ini harus mencari terobosan. Ini terkait manajemen sehingga bisa menopang target PAD Rp 2,8 triliun. Manajemen baru yang ada, harus menciptakan terobosan yang luar biasa,” ujar  Linus Lusi.

 Linus Lusi berpandangan, harusnya perusahaan daerah bisa memberikan pengembalian ke Pemerintah bahkan dua kali lipat dari modal yang diberikan Pemerintah. 

Mantan Penjabat Wali Kota Kupang itu menyebutkan, berdasarkan informasi terakhir yang diperolehnya, KI Bolok hanya memberi deviden ke pemerintah Rp 200 juta. Nilai itu baginya sangat kecil dengan level perusahaan daerah. 

"Kita bandingkan dengan sekolah-sekolah yang disumbangkan lewat Dinas Pendidikan dari retribusi itu hampir Rp 1 miliar lebih. BUMD ini dikasih duit, dikelola, masa hanya Rp 200 juta per tahun. Masa kalah sama SMA/SMK/SLB," ujar  Linus Lusi. 

Linus Lusi yakin kalau ada pembenahan dalam manajemen maka akan ada terobosan lebih besar. Dengan begitu berbagai peluang pun dicapai dan mendongkrak pendapatan asli daerah. 

 Linus Lusi juga menyarankan manajemen KI Bolok untuk membereskan masalah tanah yang menjadi hal penting. Sebab, investor perlu keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi.  

"Yang memberi luar biasa itu Bank NTT. Kedua Jamkrida. Yang lain nol," kata  Linus Lusi, mantan Penjabat Bupati Ngada ini. 

*Dividen Hanya 1 Persen