Opini
Opini: Membangun Kebijakan Publik Berkeadilan
Namun di Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, narasi indah itu retak di hadapan kenyataan sosial.
Antonio Gramsci mengingatkan bahwa peran intelektual organik adalah membangun kesadaran kritis.
Dalam konteks ini, kepala daerah mesti menjadi aktor yang mampu menjembatani rasionalitas pembangunan dengan aspirasi dan hak-hak komunitas.
Menuju Wawasan Kebijakan yang Lebih Berkelas
Konflik geothermal Poco Leok adalah cermin wicked problems di era transisi energi. Ia menunjukkan bahwa kebijakan publik adalah arena kontestasi makna dan kuasa.
Bagi kepala daerah, memperkaya wawasan kebijakan berarti berani membaca kebijakan dalam dialektika antara Political Ecology dan Public Policy Instrumentalism.
Tanpa itu, pembangunan energi yang adil dan berkelanjutan hanya akan menjadi jargon kosong.
Seperti ditulis David Harvey: “The freedom to make and remake our cities and ourselves is one of the most precious yet most neglected of our human rights.”
Demikian pula, kebijakan energi seharusnya tidak hanya memajukan angka dalam bauran energi, tetapi juga memajukan martabat dan kedaulatan seluruh warga. (*)
Simak terus berita POS-KUPANG.COM di Google News
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.