Opini
Opini: Membangun Kebijakan Publik Berkeadilan
Namun di Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, narasi indah itu retak di hadapan kenyataan sosial.
Dalam konteks Poco Leok, lahan adat yang selama berabad-abad menjadi bagian dari ontologi hidup masyarakat, dalam logika pembangunan diperlakukan sebagai sekadar resource.
Penolakan warga Poco Leok pun berakar pada perasaan kehilangan kendali atas ruang hidup.
"Kami tidak anti pembangunan," ujar perwakilan masyarakat dalam sebuah forum publik. "Tapi kami menolak pembangunan yang mengusir kami dari tanah leluhur."
Ironisnya, proses konsultasi publik yang mestinya menjadi ruang deliberatif kerap dijalankan sebagai formalitas.
Jurgen Habermas (1996) dalam Between Facts and Norms mengingatkan, demokrasi deliberatif mensyaratkan komunikasi yang bebas dari dominasi.
Ketika negara atau korporasi memaksakan narasi tunggal, dialog sejati menjadi mustahil.
Rasionalitas Instrumentalis: Efisiensi sebagai Kompas
Di sisi lain, Public Policy Instrumentalism menggarisbawahi bahwa kebijakan publik harus dirancang sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan kolektif.
Dalam perspektif ini, negara punya kewajiban menggenjot transisi energi demi kepentingan nasional dan global.
Sebagaimana diuraikan oleh Michael Howlett (2009), kebijakan dipandang sebagai policy instrument, sekumpulan alat yang digunakan untuk memengaruhi perilaku aktor dan mencapai hasil kebijakan.
Dalam kerangka ini, geothermal adalah instrumen yang rasional: mengurangi emisi karbon, meningkatkan ketahanan energi, dan membuka peluang ekonomi daerah.
Bagi kepala daerah, pendekatan ini memegang pesona kuat. Di tengah tekanan target nasional, aliran investasi, dan insentif fiskal, menggenjot proyek energi terbarukan tampak sebagai pilihan rasional.
Risiko sosial dianggap dapat dikelola melalui compensation schemes, benefit sharing, atau corporate social responsibility.
Namun di sinilah Habermas kembali memperingatkan: rasionalitas instrumental cenderung mengabaikan dimensi moral dan nilai.
Jika kebijakan direduksi menjadi kalkulasi efisiensi, maka aspek identitas, spiritualitas, dan keadilan prosedural masyarakat akan terpinggirkan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.