21 Desa dan Kelurahan di Matim Tidak Data Penyandang Disabilitas

Hak pendataan untuk penyandang disabilitas meliputi hak pertama didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kedua, mendapatkan dokumen kependudukan. Dan ketiga mendapatkan kartu penyandang disabilitas. 

"Karena fakta lapangan menunjukkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang tidak terdata sehingga tidak memiliki dokumen kependudukan atau tidak terdaftar pada Kartu Keluarga, tidak memiliki BPJS, dan tidak menerima bantuan,"ujarnya. 

Karena itu, kata Bupati Agas, kegiatan lokakarya diseminasi data Penyandang Disabilitas adalah kegiatan penyebarluasan informasi atau data kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

"Artinya, data yang diserahterimakan saat ini menjadi milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan hingga tingkat pemerintahan desa. Kami meminta perhatian serius desa/ kelurahan yang tidak melaksanakan kegiatan ini untuk segera melakukan pendataan supaya data disabilitas di Manggarai Timur komprehensif,"tutup Bupati Agas. 

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Timur, Matias Mingga, dalam laporannya menerangkan Pemkab Manggarai Timur melalui Dinas Sosial berkomitmen mewujudkan hak tersebut melalui penyediaan data disabilitas yang komprehesif dengan mengembangkan kemitraan dengan Yayasan Ayo Indonesia Ruteng. 

Kegiatan diawali dengan peningkatan kapasitas 176 enumerator desa/ kelurahan di 12 kecamatan. Evaluasi akhir Maret 2025 menunjukkan bahwa 155 desa/ kelurahan melakukan pendataan dan 21 desa/ kelurahan tidak melakukan pendataan.

Ketidakikutsertaan 21 desa/ kelurahan ini akan berdampak pada mimpi mewujudkan desa/ kelurahan inklusif semakin berjarak. Puncak kegiatan adalah penyerahan data yang dikelolah server Ayo Indonesia kepada Pemkab Manggarai Timur dan selanjutnya kepada pemerintah desa/ kelurahan. 

Matias juga menerangkan, tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang data penyandang disabilitas. Memfasilitasi pemanfaatan data oleh pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat. Dan mendorong penggunaan data dalam pengambilan keputusan.  (rob)