Anggota DPR RI Rudi Kabunang Soroti Masalah TPPO di NTT

Dia juga menanggapi Desa Binaan yang dibuat Ditjen PAS adalah untuk melakukan edukasi dan pembinaan terkait dengan berbagai pihak, termasuk pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Kepala Kanwil Hukum dan HAM NTT, Silvester Sili Laba mengatakan sudah ada lima daerah yang sudah memiliki Perda penanggulangan dan pencegahan TPPO.  

Sili Laba menyebut, pernah ada perencanaan Perda tentang data desa dan kelurahan. Dia mengaku, agenda ini pernah ia kerjakan saat bertugas sebagai Kanwil Kemenkumham di Sulawesi Tenggara. Hampir semua daerah di wilayah itu memiliki Perda mengenai TPPO. 

Data menjadi penting agar memberi sentuhan dan acuan dalam pengambilan keputusan. Penguatan data desa dan kelurahan menjadi penting. 

"Termasuk juga mengenai TPPO, misalnya dia mau keluar kemana, datanya ada. Ada orang yang datang, dari mana, kita tahu," katanya. 

Sili Laba mengatakan, sebelumnya memang ada paspor haji dan PMI yang menyangkut hak warga negara. Sehingga tidak boleh ada pengecualian pada jenis paspor. 

"Isu ini sudah lama, sebelum kemerdekaan. Kalau ada cap, bisa digunakan untuk wisata, bisnis. Sehingga kita perlu perkuat perlindungan," kata dia. 

Dia mengatakan, faktor TPPO tidak lepas dari masalah ekonomi dan cara pandang. Sehingga perlu ada perhatian yang lebih baik terhadap hak-hak dari warga negara yang hendak bekerja ataupun melakukan perjalanan keluar negeri. 

Sili Laba juga menyampaikan bahwa ada sekitar 5 ribuan perseoran perseorangan yang berasal dari para UMKM. Perhatian ke UMKM menjadi penting agar perekonomian terus tumbuh, tidak saja pada perusahaan besar tapi juga dari kalangan usaha kecil. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS