DPRD NTT Sebut Kasus Perumahan Warga Timor Timur di Kupang Kejahatan Luar Biasa

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota DPRD NTT dapil Kabupaten Kupang, Winston Rondo menyebut kasus pada pembangunan perumahan bagi warga Timor Timur di Kabupaten Kupang adalah kejahatan luar biasa. 

"Sejak awal sikap saya sebagai anggota DPRD NTT dapil Kabupaten Kupang adalah ini kejahatan luar biasa," kata Winston, Kamis (20/3/2025). 

Sebab, perumahan itu diperuntukkan bagi masyarakat yang dianggap ekonominya lemah namun langsung rusak. 

Sejak awal, politikus Demokrat itu mengaku sudah mendorong aparat penegak hukum agar mendalami proyek itu. Karena ada dugaan korupsi. 

Dia berterima kasih pada Irjen PKP yang langsung turun tangan dan melaporkan kasus itu ke Kejaksaan Tinggi. Winston meminta Kejaksaan bisa menindaklanjuti itu. 

"Itu menjadi titik masuk untuk aparat Kejaksaan untuk segera menindaklanjutinya," katanya. 

DPRD NTT, kata dia, bakal mengawasi upaya hukum yang dilakukan Kejaksaan. Ia menyebut tidak boleh main-main dalam penanganan kasus tersebut. 

Apalagi, ada juga anggaran negara yang digelontorkan cukup banyak untuk pembangunan 2.100 rumah itu. Winston mengaku, bahan yang digunakan dalam proyek itu sangat tidak layak. 

"Kalau melihat langsung, itu menggunakan bahan-bahan tidak layak itu. Begitu datang hujan bocor, datang banjir kebanjiran, berlumpur," kata dia. 

Winston mengatakan, ribuan rumah itu adalah buah dari dedikasi Presiden Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan saat itu. 

Pembangunan ditujukan bagi warga Timor Timur yang belum memiliki rumah maupun masih menempati lokasi milik TNI. Hal itu juga menjadi solusi pada masalah tempat tinggal yang dialami warga selama bertahun-tahun. 

"Niat baik Pemerintah Pusat ini justru dimanfaatkan, dikorupsi. Ini betul-betul, korupsi yang tidak ada malunya. Telanjang, begitu fullgar di depan mata," kata dia. 

Baca juga: Eurico Guterres Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi Pembangunan 2.100 Unit Rumah di Kabupaten Kupang

Dia bahkan meminta untuk melakukan audit secara menyeluruh dan aparat Kejaksaan harus gerak cepat. Sehingga tidak ada upaya penghilangan barang bukti ataupun hal lainnya. 

Menurut dia, DPRD NTT bakal memberikan dukungan penuh bagi Kejaksaan maupun Irjen PKP menangani masalah itu. Begitu juga secara pribadi dia akan membantu pengawasan.