Kasus Mantan Kapolres Ngada, Komisi V DPRD NTT Siap Minta Penjelasan Kapolda NTT 

Ia menduga jaringannya cukup lama menjual prostitusi lewat situs online lintas negara lalu pengguna narkoba, yang diduga juga pengedar.

“Kalau hal ini kita sebagai anggota DPR membiarkan pimpinannya tidak dicopot maka patut diduga juga jangan sampai diperintah oleh Mabes. Tetapi Mabesnya turun tangan berarti Kapolda yang tidak betul. Oleh karena itu copot dulu Kapoldanya. Karena anak buahnya melakukan tindakan kemanusiaan yang melampaui kejahatan,” tegas Hans.

DPRD NTT berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka berharap KPPI NTT dan lembaga terkait mengawal kasus ini agar tidak terulang kembali di masa mendatang.

Pelanggaran HAM Berat

Sebelumnya, Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) NTT mengecam dugaan pelecehan seksual yang dilakukan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Sumaatmaja Lukman.

KPPI NTT menilai kasus ini sebagai kejahatan internasional dan pelanggaran HAM berat. Hukumannya harus disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

Baca juga: Polda NTT: Kapolres Ngada AKBP Fajar Lukman Akui Cabuli Anak di Kupang

Hal itu disampaikan Ketua KPPI NTT Ana Waha Kolin dalam audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT, Rabu (12/3/2025).

"Bukan hanya diberhentikan, tetapi harus dipecat. Ini adalah kejahatan serius. Ini kejahatan internasional, pelanggaran HAM berat sehingga hukumannya harus sesuaikan dengan kejahatan yang dilakukannya," tegas Ana Kolin.

Ia minta pelaku segera diadili dengan hukuman maksimal. Tindakan pelaku sudah mengakibatkan trauma pada korban yang berkepanjangan.

Selain itu, KPPI juga menyoroti peran Kapolda NTT dalam kasus ini.

Menurut mereka, Kapolda harus bertanggung jawab dan melihat persoalan ini dengan lebih serius, mengingat dialah yang sebelumnya memindahkan AKBP Fajar ke Kabupaten Ngada, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Sumba Timur.

"DPRD sebagai wakil rakyat untuk panggil Kapolda NTT dan memberikan penjelasan terkait penanganan kasus kekerasan seksual anak di bawah umur ini," katanya.

Baca juga: Hukuman Kebiri Pantas Diberikan untuk Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Lukman

Selain itu, ia mendesak DPRD NTT untuk meminta Kapolda NTT membongkar tuntas semua jaringan mafia perdagangan orang di NTT, terutama yang ada di Kota Kupang.

"Kami mendesak agar Polda NTT dan Mabes Polri segera limpahkan berkas pelaku ke kejaksaan agar segera dihukum sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Ana Kolin juga mendesak agar pihak berwenang mengusut identitas F, sosok yang diduga menjual anak berusia 6 tahun kepada AKBP Fajar.

Ia menyebut tindakan F tersebut sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan.

"Kami berharap media juga ikut membantu mencari dan menemukan sosok F ini agar bisa diusut tuntas," tambahnya. (dim)

 Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS